Ketua KPU: Menekan Golput Pemilu 2014 Melalui Anak Muda

KBR68H, Jakarta - Para Komisioner KPU akan menjadi orang paling sibuk  tahun depan. Masih banyak PR besar yang harus dibereskan untuk pesta demokrasi 2014. Termasuk di antaranya mencapai target 75 persen partispasi publik dalam pemilu. Sarapan Bersama KBR68H, Tempo TV dan Portal KBR68H menghadirkan Ketua KPU Husni Kamil Malik. Kita simak bersama Doddy Rosadi.

Tinggal sekitar tujuh bulan lagi sebelum Pemilu 2014 kalau dari skala 0-100 sudah ada dimana KPU Pusat persiapannya?

Kalau persentase mengenai tahapan kita akan sulit menjelaskannya sampai di angka berapa. Tapi yang jelas bahwa tahapan yang sudah kita laksanakan ada poin yang tanggung jawabnya besar, prosesnya sulit itu sudah kita lampaui. Dimana proses pendaftaran, verifikasi, penetapan parpol adalah sesuatu yang penuh dinamika tapi kita bisa tuntaskan sampai hari ini kita menetapkan 12 partai politik menjadi peserta Pemilu 2014. Angka ini menurun baik dibanding dengan pemilu 1999, 2004 maupun 2009. Kemudian mereka juga sudah mengajukan caleg dimana kita juga sudah menuntaskan verifikasi calon anggota DPR dan DPRD. Kemudian kita sedang konsentrasi menyelesaikan tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap. Soal Daftar Pemilih Tetap ini menjadi sorotan utama juga, bahkan terkadang menjadi isu politis.

Belajar dari Pemilu 2009 ketika Daftar Pemilu Tetap ketika itu karut-marut, langkah apa yang akan dilakukan KPU kali ini agar tidak terulang lagi pada Pemilu 2014?

Tingkat akurasi data yang diserahkan pemerintah sekarang lebih baik dibanding tahun 2009. Kemudian kita punya kesempatan untuk terus melakukan sinkronisasi data dengan pihak pemerintah dan dari pihak kita juga menyiapkan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang diamanatkan oleh Undang-undang, kita mampu mengadakannya dan sekarang sistemnya sedang berjalan. Sehingga beberapa persoalan terhadap data itu bisa diidentifikasi, kemudian kita bisa mengkonfirmasinya kepada petugas kita di lapangan baik Pantarlih, PPS maupun sampai KPU kabupaten/kota.
 
Soal sosialisasi kapan pemilu legislatif dilakukan, kira-kira kapan KPU mulai gencar melakukan sosialisasi?

Kalau strategi KPU yang paling efektif ada sosialisasi yang face to face antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat, tapi itu bisa dilakukan mendekati hari H. Pada posisi sekarang kita masih menggunakan strategi tidak langsung dimana kita menggunakan media-media yang ada.

Kalau bicara seputar golput ini kalau kita lihat sejumlah pilkada masih agak tinggi sekitar 30 persen. Untuk pemilu legislatif nanti, bagaimana caranya agar angka golput ini bisa ditekan seminimal mungkin?

Kita mulai dari yang muda. Kita berharap dengan tersosialisasikannya Pemilu 2014 di kalangan muda ini akan berdampak pada orang tua mereka, lingkungan mereka, kawanan mereka sebaya. Ini modal besar untuk bisa memastikan bahwa partisipasi Pemilu 2014 bisa naik. Kami menargetkan dari 71 persen pada tahun 2009 lalu menjadi 75 persen pada tahun 2014 ini. Kami juga berharap bahwa parti politik sebagai peserta pemilu juga gencar meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah pilihan yang tepat bagi kebutuhan masyarakat sekarang. Karena tanpa itu maka ibarat orang berjalan yang kaki satunya pincang karena masyarakat tidak punya pilihan ketika pemilu diselenggarakan.

Apakah 75 persen itu rasional?

Dari perhitungan kita bersama dengan pemerintah kita tidak menginginkan ada penurunan lagi dari 71 persen ke angka di bawahnya. Kalau kita lihat tren mulai dari 1999 ketika itu angka partisipasi pemilihnya mencapai 93 persen, 2004 itu angkanya di 84 persen, 2009 di 71 persen. Jadi secara umum tren partisipasi pemilih menurun, ditengah penurunan itu kemudian kita berpikir bertahan saja sudah bagus. Tapi kita tidak puas dengan angka itu, kita menaikkan pada posisi dengan sumber daya yang ada, potensi-potensi yang kita miliki, kerja keras dari semua pihak kita yakin bahwa angka 75 persen ini adalah angka yang bergerak.

Kalau ktia berkaca ke KPU 2009 hampir sebagian besar orang mengecap bahwa KPU 2009 adalah yang terburuk di sepanjang sejarah karena mereka dianggap gagal menyelenggarakan pemilu 2009. Apakah ini menjadi beban bagi anda dan teman-teman di KPU sekarang?

Kami mengidentifikasi ada dua tanggung jawab kami sebagai penyelenggara pemilu. Pertama kami harus bisa membuat kebijakan dalam bentuk peraturan dan menyelenggarakan peraturan itu dalam bentuk tahapan-tahapan pemilu secara baik. Kedua bagaimana kami mengelola keuangan dan logistik pemilu, dari dua periode Komisioner KPU sebelumnya baik yang menyelenggarakan Pemilu 2004 dan 2009 kami belajar banyak hal.

Tentang kualitas para Komisioner KPU di daerah, sepanjang tahun ini DKPP sudah memberhentikan 80 komisioner. Bagaimana sebenarnya kualitas Komisioner KPU di daerah?

Komisioner yang diberhentikan itu periode 2008-2013. Jadi tidak diberhentikan, sebenarnya 2013 masa bakti mereka selesai. Ada masalah tersendiri di daerah dengan situasi penyelenggaraan pemilukada yang berlangsung, mereka adalah orang-orang daerah direkrut di sana, besar di sana, berkeluarga di sana, ada tekanan, dan sebagainya itu yang mungkin membuat mereka tidak nyaman dalam menegakkan aturan yang ada.

Tekanan ini maksud anda intervensi dari partai politik?

Tidak persis hanya partai politik, mungkin ada kekuatan lain.

Lalu bagaimana dengan KPU Pusat? apakah sejak anda terpilih sebagai Ketua KPU ada intervensi-intervensi ketika menetapkan peserta pemilu dan DCT?

Kalau keinginan dari luar tentu ada. Kami mengurangi “beban tekanan” itu melalui strategi keterbukaan, dimana misalnya ketika menetapkan hal-hal yang strategis kami selalu membangunnya dari daerah dan ketika pengambilan keputusan di daerah secara terbuka. Sehingga tidak ada lagi yang tepat untuk menyatakan bahwa ada muatan politis dalam pengambilan kebijakan di KPU. Kami melakukan rapat pleno terbuka untuk menetapkan partai politik di daerah, kabupaten/kota. Kemudian melakukan konsultasi publik dalam merancang daerah pemilihan, kami membuka seluas-luasnya data pencalonan, kami melibatkan semua pihak didalam membangun daftar pemilih, dan juga itu yang akan kami lakukan ketika dilaksanakannya proses pemungutan dan penghitungan suara. Dengan keterbukaan itu keinginan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tekanan, tuduhan, bahkan sampai fitnah ke KPU akan bisa dieliminir.

Pernah ada anggota parpol yang mendekati anda langsung atau komisioner yang lain?

Kalau pendekatan ya ini kita masing-masing punya teman, keluarga, dan sebagainya saya kira peluangnya besar. Tapi sejauh mana kita menyadari bahwa kita punya kewenangan, tanggung jawab, kita punya sumpah bahwa kita harus menyelenggarkan pemilu ini dengan baik.
 
Dibandingkan dengan Komisioner KPU Pusat yang lain anda termasuk jarang nongol di koran, media online atau di TV. Ini apakah style anda yang low profile atau mungkin berbagi tugas dengan komisioner lain?

Kami ini dari awal sudah mempertegas bahwa model kepemimpinan yang kita jalankan adalah kolektif kolegial. Tidak perlu ada satu orang yang menonjol, tapi yang lebih penting adalah bahwa kekuatan tim ini relatif merata. Bekerja sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya, saya sebagai ketua itu lebih kepada akumulasi dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan para komisioner. Tentu jika kita bicara tentang prestasi, sesungguhnya prestasi ketua itu adalah akumulasi prestasi dari komisioner-komisioner. Apa yang kami sudah jalani adalah semua berperan pada lininya, ibarat orang main bola tidak selamanya striker harus mencetak gol dan tidak selamanya ban kapten ada di striker. Kami yang menentukan siapa yang akan mengeksekusi satu tanggung jawab. Yang terpenting bahwa sampai hari ini kita masih bisa mengelola tahapan pemilu ini lebih efektif.
 
Jadi menurut anda Ketua KPU tidak harus menjadi orang paling dikenal dibandingkan komisioner yang lain begitu?

Persisnya begitu.