KBR68H, Jakarta - Bertahun-tahun pemerintah tak pernah serius mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tak mau mendengar dampak buruk UN selama 10 tahun terakhir. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengaku kecewa dengan sikap pemerintah ini dan berniat menggelar evaluasi Ujian Nasional dari perspektif rakyat. Berikut penjelasan Reno Listyarti dalam acara Sarapan Pagi KBR68H
Walaupun konvensi ini untuk menyerap masukan, sebetulnya yang ditarget apa?
Sebenarnya konvensi yang di Bali itu prakonvensi di Medan, Makasar, dan Bali. Tapi ya hasilnya seperti ini sudah kami perkirakan apa karena hanya bicara masalah teknis, bahkan masalah percetakan akan didistribusi kepada daerah. Jadi pembicaraannya lebih kepada teknis dan tidak pada substansi, sementara kami yang menolak tidak sekadar bicara teknis tapi lebih dalam kami bicara substansi.
Karena ujian nasional yang sudah berlangsung sepuluh tahun ini sebenarnya tidak pernah dievaluasi dengan serius. Tentu yang dimaksud kami dengan serius adalah berdasarkan perspektif keadilan, mindset rakyat bukan penguasa, dan berdasarkan prinsip evaluasi yang benar.
Namun selama ini tampaknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tak mau mendengar dari berbagai dampak buruk ujian nasional selama satu dasawarsa. Tampaknya bahkan laporan-laporan berkaitan dengan buruknya dampak ujian nasional tidak dipedulikan oleh pengambil kebijakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Padahal sebenarnya dampak psikologi, sosial, politik sampai keuangan, mulai dari perilaku menyontek berarti perilaku korup ya kalau berdasarkan hasil laporan BPK. Kemudian makin rendahnya mutu pendidikan anak bangsa ini berdasarkan berbagai assessment internasional.
Oleh karena itu kami berangkat dari dampak-dampak buruh itu kami yang tergabung dalam Koalisi Reformasi Pendidikan kemudian mencoba membuat evaluasi ujian nasional dari perspektif rakyat. Karena kami menyebutnya konvensi ini adalah konvensi rakyat bertajuk Evaluasi Satu Dasawarsa Ujian Nasional. Kenapa kami melaksanakan ini karena kami yakin konvensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti halnya Mendikbud sudah menyatakan jauh-jauh hari, bahkan prakonvensi belum dilaksanakan saja menteri sudah mengatakan bahwa konvensi ini tidak akan menghilangkan UN atau tidak menyelenggarakan UN tetapi mencari format yang kredibel.
Kami juga bertanya kok sampai sepuluh tahun tidak dapat-dapat formatnya, berarti selama ini tidak benar dilaksanakan.
Siapa saja yang bakal hadir? apakah mengundang pemerintah?
Kami mengundang pemerintah dan DPR. Beberapa menyatakan konfirmasi hadir seperti Pak Rochmani dari PKS, ada juga Dedi Gumelar dari PDIP. Kemudian kalau pemerintah sampai hari ini tidak ada jawabannya, kemudian organisasi-organisasi guru, kemudian kelompok orang tua murid, para guru besar dari ITS, ITB, dan penggiat pendidikan lainnya. Jadi biayanya betul-betul saweran betul dan kami tidak bisa juga menyelenggarakan lama-lama apalagi seluruh Indonesia.
Apakah ini juga dilakukan sebagai upaya juru tawar kepada pemerintah untuk hasil yang dicapai pada konvensi ini?
Sebenarnya kami semua sepakat dalam Koalisi Reformasi Pendidikan bahwa pemerintah yang sekarang itu tidak bisa diharapkan untuk perubahan bagi kebijakan pendidikan yang lebih baik. Justru sebenarnya target kami adalah untuk pemerintahan yang akan datang tahun 2014 setidaknya ketika kami melakukan ini maka pemerintah yang akan datang sadar bahwa ujian nasional itu banyak penolaknya.
Artinya selama ini tidak pernah didengar, disampaikan tapi tidak pernah ditindaklanjuti, dan ini posisi tawar untuk bikin kontrak politik dengan mereka yang akan bertarung di 2014 dibanding sekarang yang tidak bisa diharapkan.
Jadi partai politik ini diajak untuk menolak UN?
Kita sebenarnya mengundang banyak tapi yang konfirmasi hanya tiga. Dua partai yaitu PDIP dan PKS sebenarnya partai yang menolak ujian nasional di Komisi X tetapi mereka kalah jumlah dengan partai-partai lain di DPR. Teman-teman Komisi X kita undang tetapi yang merespon memang itu atau memang belum dibaca undangannya tidak tahu juga karena kami baru menyebarkan undangan itu Jumat-Minggu kemarin ya jadi kami tidak tahu apakah sudah diterima atau tidak. Karena konon hari ini ada rapat paripurna itu alasan yang kebanyakan diungkapkan.
