Beri Penghargaan Kalpataru, tetapi Pemerintah Tak Merawat Hutan

KBR68H, Jakarta - Tiga penerima penghargaan lingkungan di Sumatera Utara mengembalikan piagam mereka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu penerimanya, Hasoloan Manik mengatakan pemerintah tak konsisten menjaga hutan dari kerusakan. Padahal, kata dia, pemerintah pusat dan daerah sering menyuarakan untuk menjaga lingkungan kepada masayarakat. Misalnya, kerusakan lingkungan yang terjadi di Danau Toba. Apa pesan yang ingin disampaikan tiga penerima penghargaan lingkungan ini ketika mengembalikan Kalpataru hari ini? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Rumondang Nainggolan dengan Wilmar Simanjorang, yang juga akan mengembalikan Kalpataru dalam program Sarapan Pagi.

Sudah mendapat konfirmasi akan diterima siapa?

Bagi kami tidak perlu seremonial diterima atau tidak. Kalau misalnya yang bersangkutan menerima, kalau ke Satpam saja kita tinggalin juga tidak apa-apa. Kalau kita dihargai, kita ini mandat budaya dengan itikad baik ya syukur, kalau misalnya tidak mau menerima ya kita tinggalkan saja di Satpam itu biar dikasih ke Pak SBY.

Akan disertai dengan pesan apa kalau misalnya dititipkan?

Ini adalah Kalpataru dari penciptanya yaitu pemerintah, kami kembalikan pada pencipta. Sedangkan kami biarlah merawat hutan yang dicipta oleh pencipta, kembali kami ke kampung sana. Jadi inilah kemunafikan dari pemerintah selama ini memberikan penghargaan, tetapi yang memberi penghargaan ini tidak melakukan apa yang menjadi amanah, merawat dan kelola bumi dan hutan. Kemudian sudah ada perangkat perundang-undangan ada Keppres, Inpres tapi mereka hanya di atas kertas, di lapangan Dinas Kehutanan punya mobil ranger tapi tidak pernah menindak yang mengambil kayu berkeliaran.

Anda tinggal di wilayah mana dan bagaimana kondisi kerusakan lingkungan yang terjadi?

Saya tinggal di Samosir. Saya dulu bupati pertama di sana, dulu banyak pengusaha kayu memberikan ke saya beberapa miliar uang tapi saya tolak karena saya tahu akan merusak lingkungan. Jadi di sana setiap hari menebang kayu, lalu ada sumber sungai sudah tertutup.

Praktik itu terang-terangan atau diam-diam?
 
Ya mereka kita amati. Kalau misalnya sekarang perusahaan atau bupati itu merasa halal, pemuka agama uskup kemudian pendeta tidak bisa masuk ke dalam hutan itu dilarang. Lalu Kapolres sendiri tidak bisa berbuat apa-apa walaupun pemuka agama dihina tidak boleh melihat, apakah terlarang melihat hutan. Jadi kalau sungai itu tertutup maka akan tertutup sumber air ke beberapa PLTA dan tidak ada lagi air ke Aceh karena itu sumbernya. Jadi pemerintah kita ini katanya NKRI tetapi di lapangan sekarang ambil masing-masing.

Anda mendapat penghargaan Wanalestari dari Menteri Kehutanan, apakah hari ini juga akan menemui Menteri Kehutanan atau semua penghargaan dititipkan di istana negara?

Kita kembalikan ke penciptanya. Kalpataru presiden yang memberikan, Wanalestari menteri yang memberikan ya kita berikan saja. Pak menteri betul-betul tidak konsisten, tidak ada komitmen merawat hutan, kami capek menanam pohon bapak berikan lagi kebebasan dan tidak diawasi.

Jadi kalau begitu akan menemui Menteri Kehutanan ya?

Iya.

Sudah ada konfirmasi akan ditemui pak menteri atau bakal dititipkan juga?

KLH sudah bikin surat sama Greenpeace. Jadi kalau mereka menghormati kami sebagai masyarakat yang sudah dapat penghargaan, kami sudah berkeringat merawat dan menanam pohon seyogyanya diterima. Kalau misalnya tidak diterima ya kasih ke Satpam juga.

Anda sebagai bekas bupati di sana apakah anda melihat perubahan yang sangat signifikan kerusakannya?

Sudah sangat rusak. Saya sekarang punya data tahun 2011, peta satelit, kalau sekiranya ada realtime itu sudah botak. Karena penebangan pohon setiap hari tidak peduli mereka, sudah kita adukan ini ke Kapolda, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Polri, Kejaksaan Agung sampai sekarang tidak berbuat apa-apa.

Apakah ada rencana mengajak para penerima Kalpataru atau para penerima Wanalestari di daerah lain untuk mengembalikan kepada pemerintah?

Kalau misalnya mereka melihat lingkungannya, kami tidak tahu semua. Tetapi sepertinya kebanyakan daerah-daerah sama perilaku daripada pemerintah dengan perusahaan-perusahaan. Mungkin dipikir kami ecek-ecek, tidak akan mengembalikan Kalpataru dan Wanalestari ini. Kalau mungkin sudah kami kembalikan ini mungkin ramai-ramai nanti untuk mengembalikan itu.
 
Danau Toba tidak lagi sebersih dulu, apakah ini juga ada pengaruhnya dari illegal logging yang terjadi di sana dengan kebersihan Danau Toba?

Saya lahir di kawasan Danau Toba. Waktu saya kecil airnya jernih, banyak ikan-ikan yang khas Samosir. Lalu dengan sekarang hutan dihabisi di hulu, maka pertama sumber-sumber mata air yang ada di pinggiran Danau Toba banyak yang mati. Lalu dengan diambilnya semua kayu-kayu yang ada di situ maka monyet yang berekor panjang sudah turun ke kampung-kampung di Samosir, karena terganggu habitatnya.

Kalau anda bisa ketemu dengan Pak Presiden atau Pak Menteri, apa yang ingin anda sampaikan kepada mereka?

Pak Presiden, konsepsi itu banyak. Anda bikin moratorium, ada Inpres No. 6 Tahun 2013, lalu ada Keppres, Undang-undang Lingkungan dan lainnya tolong Kapolri anda tangkap itu, tolong jaksa anda tangkap itu, tolong supaya menteri koordinasi. Jadi kalau tidak percuma SK anda, lalu kita malu sama Norwegia sudah kita makanin uangnya begitu saya bilang nanti.

Ada berapa perusahaan yang diketahui beroperasi di sana yang melakukan penebangan?

Ada satu sekarang di kawasan khusus Samosir namanya PT Gorga Duma Sari. Itu adalah perusahaan dari Wakil Ketua DPR, lalu sekarang keadaan di lapangan banyak yang ambil kayu itu kemudian diekspor, sehingga sekarang gundul.

Supaya apa yang terjadi di sekitar Danau Toba ini tidak terjadi di daerah lain apa yang bisa anda sampaikan kepada penerima penghargaan Kalpataru dan Wanalestari di daerah lain?

Saatnya kita ini harus berteriak, jangan lagi tinggal diam. Makanya kita susah perekonomian kita karena dinikmati beberapa gelintir orang dan jalannya pun tidak halal. Kalau tidak maka kita nanti akan rusak bersama, rusak kita semua maka Indonesia jadi bubar.

Apa perlu mengembalikan juga Kalpataru dan Wanalestari?

Kalau memang rusak lingkungannya secara moral ya untuk apa itu disimpan-simpan karena tidak dihargai oleh pemberi, mereka juga tidak memberi contoh. Pesan saya, kalau kalian sayang tanah air ini teruslah bersuara kebenaran di radio ini.