KBR68H, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mencuri perhatian publik dengan sikapnya yang tegas dan blak-blakan atau sebagian menyebutnya seruduk-seruduk. Tetapi itu bisa membuat Tanah Abang kini menjadi tertib. Ini adalah kesempatan terakhir bagi preman atau penyewa lahan milik negara untuk menyerah, atau Ahok akan menyeret mereka ke penjara dan hartanya diburu sampai ke kampung halaman. Reporter Alif Imam berbicara dengan Ahok dalam Sarapan Bersama kerjasama KBR68H, Tempo TV dan PortalKBR.
Banyak orang bertanya gubernur dan wakilnya sebetulnya punya strategi yang menyeluruh untuk membenahi Jakarta atau parsial saja, karena ada persoalan kaki lima di Tanah Abang diperbaiki, Pasar Gembrong diperbaiki jadi orang tidak melihat peta yang jelas tentang Jakarta ke depan. Bagaimana sebenarnya?
Tentu kami tidak mungkin bekerja secara parsial, semua secara terintegrasi. Misalnya kita bicara tentang penanganan PKL, tujuannya PKL harus kita dibuat sedikit revolusi. Artinya misalnya kita ambil contoh Singapura tahun 1960-an, mirip dengan kita tapi PKL mereka terjadi perubahan ke yang modern ke yang lebih baik. Kita malah terbalik, di PKL untung orang datang sampai lebih banyak lagi sampai jalanan sama trotoar didudukin penuh. Kita bangun jalan pasti lebih susah, dengan jalannya mendorong PKL ini tapi harus hidup juga, didorong kemana ya ini yang kita mau didik. Kita punya taman misalnya Monas kita kerjasama dengan swasta, jadi secara terpadu bukan secara parsial cuma Tanah Abang atau bukan. Kita betul-betul ingin bersihkan seluruh Jakarta dari PKL yang duduk di atas jalan.
Tapi anggarannya bagaimana?
Anggaran juga tidak masalah, kita bisa dapat sponsor-sponsor cukup banyak. Lagipula yang datang juga bukan KTP DKI Jakarta lebih banyak, kita buat skala prioritas. Seperti kasus Kota Tua kita ada sekitar 770 pedagang, tapi setelah kita hitung-hitung lokasi cuma bisa 260 lebih ya sudah dibuat peraturan yang KTP non DKI Jakarta tidak boleh. Lalu kalau KTP DKI Jakarta lebih banyak bagaimana ya dibuat peraturan siapa yang sudah dagang 5 tahun ke atas misalnya, hidup harus ada skala prioritas.
Integrasi antara satu penanganan masalah DKI Jakarta dengan masalah lain antara lain adalah transportasi, produsen meluncurkan kendaraan murah itu membuat jalanan di Jakarta lebih sesak. Bagaimana?
Itu satu sisi, kita bicara terintegrasi transportasi satu sisi dengan soal diluncurkan mobil murah ini dua sisi tapi terkait. Saya jelaskan, jadi prinsip transportasi sangat sederhana kita harus punya transportasi massal. Sebelum ada MRT kita lakukan dengan Transjakarta, persoalan sekarang kenapa tidak tercapai karena Transjakarta belum selesai, Busway itu masih ada tiga koridor belum dibangun. Lalu kita bicara kereta api sudah ada loop line tapi pretemuan sebidang dengan jalan kereta api masih 18 kita harus selesaikan juga. Jakarta salahnya dimana, Jakarta dibangun hanya untuk orang kaya. Jadi kalau anda pakai dasi ke kantor kerja tahap-tahap awal bisa kredit mobil, anda mampu beli mobil murah tapi anda tidak mampu beli rumah di Jakarta masalahnya jadi anda tinggal di pinggiran kota. Ini yang membuat semua orang masuk ke tengah kota. Karena itu kita harus bagi-bagi, tengah kota mana yang bisa bikin macet habis. Daerah inilah kita harus membuat sistem zonasi parkir yang mahal, anda boleh naik mobil murah tapi masuk wilayah ini anda kami charge Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu, kalau anda sanggup satu hari Rp 200 ribu ya silahkan. Tapi bagaimana solusi supaya anda masuk, kami mau menyediakan bus gratis yang tiap 10 menit.
Tapi akan butuh shelter di luar zona itu untuk parkir mereka bagaimana?
Iya nanti dia akan parkir di ujung-ujung. Jakarta ini ada 13 pintu utama dan 600 lebih sungai-sungai kecil, sebenarnya di konsep Belanda semua sungai ini harus dikeruk, dipelihara tiap bulan dikerjakan. Kita tidak bisa karena semua jalan inspeksi didudukin rumah-rumah kumuh, termasuk sungainya didudukin rumah-rumah kumuh. Ini kelas yang tidak bisa beli mobil murah sekalipun, dia hanya sewa, dia butuh pekerjaan. Orang-orang ini harus disingkirkan semua dari kawasan itu.
Tapi tidak disingkirkan ke luar Jakarta?
Bukan. Kami menyediakan 400 hektar di Marunda yang ada rusun sekarang, di situ yang 400 hektar kami akan bangun seribu tower, kalau dengan asumsi seperti sekarang 100 tower 100 ribu unit, kita akan pindahkan ke sana.
Kegiatan ekonominya harus pindah berarti?
Iya. Kita siapkan, karena di sini ada kawasan ekonomi khusus 1.500 hektar dan kita ada Kawasan Berikat Nusantara. Itu akan menyerap tenaga kerja sampai 30.000-an lagi dan kita juga akan bangun lagi kawasan ekonomi khusus tiga pulau 1.500 hektar di situ ada New Tanjung Priok. Jadi prinsipnya orang harus dipindahkan, makanya tidak dijual ini rusun, anda hanya bayar retribusi per hari.
New Tanjung Priok ini yang termasuk proyek pemerintah pusat?
Pusat tapi ada output-nya di situ. Dengan cara seperti ini kita dapat jalan inspeksi kembali ini juga mendapatkan jalan alternatif ketika MRT, monorail semua dibangun. Alternatif apa 7,5 meter, kalau kiri kanan empat mobil, bagaimana untuk orang-orang yang bekerja sekitar situ kan tidak bisa. Kami juga mencari sekolah-sekolah kami, pasar-pasar kami bangunkan rusun yang kelas apartemen sederhana.
Untuk proyek yang 1.000 tower ini kalau belajar pengalaman Pluit bahwa tidak mudah memindahkan mereka. Bagaimana?
Yang ribut itu adalah penyewa pemilik-pemilik lahan sewaan. Bagaimana cara mengatasinya oh gampang sekali sekarang, kami akan kejar dia dari dua sisi pertama tindakan menyewakan barang negara kedepannya kita akan pidanakan, kedua dia kan suka mengklaim 20-30 tahun tinggal di sini kami akan catat kalimatnya itu. Berarti dia telah menyewakan bangunan dia 20-30 tahun tanpa menyetor pajak final 5 persen. Jadi saya ancam saya sita semua harta dia karena dia menggelapkan pajak.
Tapi sejarah pertanahan memang begitu dulu ada lahan-lahan tidur oleh Bang Ali dibolehkan untuk digiatkan?
Itu tidak salah. Saya bilang yang terima ini kurang ajar, zaman Gus Dur juga sama. Daripada tanah ini tidak digarap lebih baik anda menggarap, dibuat perjanjian kalau dibutuhkan pemiliknya maka akan dikembalikan. Tapi yang terjadi apa tanah garapan girik-girik ini sudah tidak pernah digarap terus diperjualbelikan. Kalau anda tidak modal anda sudah masuk pasar kami sediakan modal, kalau kita siapkan Rp 1 triliun saja kasih Rp 5 juta itu bantu 200 ribu pedagang. Kalau dalam pola bagi hasil seperti syariah, kita lagi mau kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri kalau ada keuntungan 40:60 tahun depan kembali kita suntik Rp 1 triliun lagi kita bisa membantu 600 ribu orang dalam dua tahun. Kalau anda tidak mau anda tidak ada tempat.
Apa ide yang sama dipraktikkan sehingga berpikir mau mengambil kembali PDAM begitu?
PDAM kasusnya berbeda lagi ini sesuatu yang berbeda, ini bukan bagi-bagi ke rakyat. Persoalan PDAM adalah zamannya dulu PDAM dianggap rugi lalu Ciliwung dibagi kiri kanan dengan pembagian yang sangat menguntungkan kepada si investor yang tidak ada dalam dunia ini, bisnis harus menjamin anda untung 22 persen. Oke tidak apa-apa anda dapat hak seperti itu kami tidak apa-apa, persoalannya tugas anda mencegah kebocoran, tugas anda adalah menjamin semua rakyat dapat air. Sekarang pertanyaan saya kalau sampai kebocoran itu hampir 40 persen apa Jakarta tidak tenggelam dengan air kira-kira. Ini ironis, tapi dapat sambungan PDAM Rp 1,8 juta orang miskin tidak punya uang Rp 1,8 juta.
Jadi mengatur Jakarta susahnya dimana?
Susahnya cuma dua. Pertama kamu takut mati, kedua kamu serakah mau kaya raya.
Kalau di pemerintahan personifikasinya kemana kendala ini?
Tidak ada masalah. Selama kepala lurus bawahnya tidak berani tidak lurus, sederhana.
DPRD?
DPRD ya cuma hak anggaran, hak mengawasi.
Pak gubernur dan anda seperti yang satu agak tenang sedangkan anda meledak-ledak, katanya tidak kenal takut, pemberani, dan sebagainya. Tapi kalau nanti Pak Jokowi kebetulan dipanggil partainya untuk jadi calon presiden anda tinggal sendirian bagaimana?
Tidak juga. Kalau secara konstitusi masih ada pilih wakil lagi dari DPRD, partai akan mengajukan untuk dipilih DPRD. Kalau sampai itu tidak terjadi kita punya empat deputi gubernur yang kita tunjuk dari PNS.
Jadi anda melihat tidak ada persoalan?
Saya lihat persoalan cuma itu saja. Kalau Pak Jokowi jadi presiden ya kita dapat beking dong, jadi presiden punya dua wakil satu wakil presiden satu lagi gubernur ngurus Jakarta. Ibukota ini kalau pinjam kata Bang Yos ini setannya banyaknya luar biasa, kalau kita takut sama setan tidak selesai Jakarta. Bukannya kita jagoan, kita sudah kecemplung sekalian berenang deh kepalang tanggung.
Tapi setannya sudah terpetakan dan yang menginginkan perubahan juga sudah terpetakan ya?
Iya memang lebih banyak yang mau perubahan sekarang yang penting ada yang pimpin.
Editor: Doddy Rosadi
