KBR, Jakarta - Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyebut pembentukan tim transisi oleh Presiden Terpilih Joko Widodo merupakan tradisi baru di ranah politik Indonesia.
Ray menilai positif langkah inovatif tersebut dan menyarankan agar level kepala daerah yang terpilih dalam Pemilukada juga melakukan hal serupa.
Ini lantaran jarak antara penetapan kepala daerah terpilih dengan waktu pelantikan sangat jauh. Bahkan hingga 7 bulan.
"Saya masih ingat pernyataannya Bung Bima Arya, Walikota Bogor sekarang. Beliau ini kan pilkada 2013 tapi baru dilantik kemarin. Tapi setelah ditetapkan oleh KPUD bahwa yang bersangkutan menang berbagai laporan sudah masuk ke ponselnya," kata Ray dalam program Sarapan Pagi, Selasa (5/8).
Ray menambahkan Jokowi selanjutnya harus meyakinkan masyarakat bahwa susunan kabinetnya nantinya benar-benar bekerja. Kata Ray, komposisi kabinet menteri harus memberikan porsi yang lebih besar bagi kalangan profesional.
Misalnya 60 persen bagi kalangan porfesional dan 40 persen kursi menteri bagi partai. Sebelumnya kemarin tim transisi Jokowi-JK resmi terbentuk dan dikepalai bekas Menperindag Rini Soewandi.
"Artinya kan sebenarnya kalau mereka cepat membentuk tim transisi. Bisa langsung menetapkan apa masalahnya," tutup Ray.
Hanya saja dia juga menilai tim transisi bentukan Jokowi belum transparan. Ini lantaran tim transisi hanya bekerja sendiri tanpa mengajak masyarakat memberi masukan.
Padahal saat ini banyak program bentukan SBY yang masih akan berlanjut dalam pemerintahan 2014-2019. Misalnya kebijakan di Kementerian Kelautan yang kemungkinan tidak sejalan dengan Jokowi.
Seharusnya tim transisi membuka keran yang luas supaya masyarakat tahu apa yang mereka lakukan, serta target yang ingin dibentuk.
"Nah oleh karena itulah harus disampaikan dari sekarang ada program-program yang nampaknya akan kami revisi nantinya. Dan oleh karena itu kami menunggu reaksi dari publik seperti apa," kata Ray.
Dia menambahkan ketidaktransparanan ini terlihat karena tim transisi hanya memberikan alamat kantor. Namun sarana lain yang bisa digunakan warga untuk menyalurkan aspirasi sangat sedikit.
Belum ada e-mail, website, ataupun media sosial resmi dari tim transisi. Padahal kata Ray sarana tersebut adalah mekanisme tranparansi yang paling minimal.
Editor: Pebriansyah Ariefana
