Prabowo-Hatta: Soal DPK dan DPKTb DKPP Limpahkan Kewenangan ke MA

KBR, Jakarta – Kubu calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Hatta Rajasa menilai DKPP melimpahkan wewenangnya kepada Mahkamah Agung terkait putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu soal DPK dan DPKTb.

Pengadu sekaligus kuasa hukum kubu koalisi merah putih Mahendradatta menganggap pihaknya tidak lamban mengajukan gugatan tersebut. Padahal, menurut Mahendradatta, pihaknya sebelumnya sudah mengajukan gugatan PKPU soal DPK dan DPKTB ke lembaga tersebut.

“Seperti tadi mengenai DPKTB tersebut mereka tidak ambil, menurut saya mereka tidak berani mengambil keputusan yang memang bertentangan dengan Undang Undang, Mahkamah Agung yang sepanjang belum dibatalkan oleh Mahkamah Agung. DKPP sendiri rupanya ya memang sesuai dengan kewenangannya tidak berani mencampuri kewenangan lembaga lain.  Memang di sini yang disayangkan dunia peradilan kita kan tidak punya waktu yang cepat yang bersamaan. Kadang ada yang cepat sekali, kadang ada yang lambat. Karena uji materil itu sangat lambat, ya, sudah,” kata Mahendradatta usai sidang putusan DKPP, Kamis (21/8).

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemiu (DKPP) memerintahkan rehabilitasi terhadap Ketua KPU beserta anggotanya. Keputusan ini disampaikan DKPP terkait pengaduan kubu Prabowo-Hatta terkait aturan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB).

Anggota Majelis DKPP Valina Singka Subekti mengatakan, majelis menilai ketentuan DPK dan DPKTB sebagai langkah kreatif penyelenggara pemilu dan tidak bertentangan dengan UU tentang Pemilu Presiden. Meski langkah ini berpeluang menimbulkan kecurangan, namun DKPP menilai DPK dan DPKTB sebagai pilihan bijak dan tepat di tengah sistem kependudukan yang belum terkonsolidasi dengan baik.

Editor: Pebriansyah Ariefana