KPI: Pansus Pilpres 2014 Boroskan Uang Negara

KBR, Jakarta- Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pilpres di DPR dinilai memboroskan uang negara. Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw mengatakan,  wacana tersebut tidak efektif menyelesaikan sengketa Pilpres 2014. Pasalnya, rencana itu tidak berdasarkan pada aturan hukum dan cenderung bersifat politis. Dia khawatir, rencana itu dikhawatirkan memicu penyalahgunaan anggaran oleh para anggota DPR.

“Saya kira memang Pansus ini politis sekali sifatnya. Jadi targetnya hanya pansus terbentuk. Karena itu mungkin efektivitasnya tidak terlalu penting. Sehingga kalau dia terbentuk, saya kira akan terjadi pemborosan uang negara yang signifikan. Dan mungkin ini menjadi ajang bagi orang-orang DPR yang lama untuk mengumpulkan uang sebelum mereka lengser,” katanya di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8).

Jerry menambahkan, waktu kerja Pansus Pilpres yang ditagetkan rampung sebulan dinilai tidak cukup membantu mengatasi dugaan kecurangan yang ada.

Sebelumnya partai pendukung Prabowo-Hatta mengusulkan agar dibentuk panitia khusus di DPR guna mengusut kecurangan terhadap proses Pilpres. Namun, usulan tersebut ditolak kubu Jokowi dan Jusuf Kalla. Melati P. Putri, KBR.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, usulan pembentukan Pansus Pilpres di DPR tidak perlu. Ini karena masa jabatan anggota dewan akan segera berakhir. Yorrys pesimistis Pansus Pilpres mampu bekerja maksimal menyelesaikan permasalahan indikasi kecurangan Pilpres.

Menurut saya Pansus Pilpres ini sangat tidak efektif. Pertama ini kan masa transisi DPR, kita reses sampai tanggal 16. Setelah masuk itu persiapan untuk proses pergantian DPR tanggal 1 Oktober. Kemudian DPR akan melaksanakan persiapan pelantikan presiden 20 Oktober," katanya di Jakarta (9/08).

Terkait pandangan Golkar soal usulan Pansus Pilpres DPR, Yorrys mengaku partainya sedang mengalami permasalahan internal. Yorrys bahkan mengkritisi pemecatan sejumlah kader di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie.

Saat ini Yorrys bersama ormas-ormas lain di partai Golkar terus berupaya menyelamatkan partai dari kembalinya sistem otoriter. Mereka mendesak DPP agar secepatnya menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADRT) partai.

Editor: Nanda Hidayat