Kontras: Jokowi Jangan Pilih Anggota Kabinet Pelanggar HAM

KBR – Jakarta, Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan kabinet di pemerintahannya nanti akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional, bukan kader partai. Tapi berapa persentase pembagiannya belum jelas.

Menanggapai hal itu Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengingatkan Jokowi untuk tidak memilih orang-orang yang pernah terlibat dalam peristiwa-peristiwa berdarah serta segala  bentuk kejahatan publik yang membuat rakyat sengsara.

Siapa saja versi Kontras yang tidak boleh jadi menteri? Simak wawancara Koordinator Kontras, Haris Azhar, selengkapnya dalam Program Sarapan Pagi KBR (24/7)

Apakah Kontras dan teman-teman punya referensi persyaratan bagaimana menteri yang mestinya bisa mengisi kabinet Jokowi?

“Pertama selamat dulu buat Jokowi dan Jusuf Kalla. Kemarin Kontras bersama lebih dari 20 organisasi masyarakat sipil sudah mengeluarkan statement, kita mengucapkan selamat kepada pasangan nomor 2 ini. Kedua kami mengingatkan bahwa kita mesti ingat kemenangan ini adalah kemenangan dalam sebuah partisipasi. Kenapa partisipasi menjadi penting karena ada banyak aspek negatif dalam pemilu kita kali ini ada penggunaan simbol-simbol agama, suku, dan lain-lain untuk saling serang. Jadi kami khawatir di ruang keterbukaan ini justru ada perendahan terhadap nilai-nilai sehingga ada semacam pembodohan, banyak hal tidak logis.”

“Tetapi pada 9 Juli luar biasanya orang tetap antusias, saya tidak tahu motivasinya apa tapi menurut saya itu perlu kita apresiasi partisipasi masyarakat. Meskipun dari sisi jumlah partisipasi tahun ini lebih rendah dibandingkan partisipasi pileg misalnya atau partisipasi zaman SBY. Dibandingkan lagi dengan jumlah yang memilih kedua capres ini jauh lebih besar dibandingkan partai-partai pengusung. Artinya ada logika tersendiri, ada cara dari kalangan masyarakat tuntuk datang dan memberikan suaranya 9 Juli yang lalu. Jokowi dan Jusur Kalla harus ingat bahwa Anda dipilih oleh rakyat bukan lagi dipilih partai politik.”

Artinya ini tersandera ketika menyusun kabinet?

“Dari situ kami berangkat untuk mengatakan tidak ada lagi transaksi. Meskipun saya sudah mulai khawatir tadi pagi saya lihat di televisi Jusuf Kalla sudah mulai bicara, kita akan bangun kabinet yang profesional meskipun yang profesional itu bisa datang dari dalam partai.”

Itu bahasa klise ya? pemerintahan sebelumnya juga begitu kan?

“Menurut saya ini satu indikasi tetapi dalam logika-logikanya sudah mulai. Syarief Hasan dari Demokrat juga sudah bilang kita akan dukung pemenang. Kita membaca nanti ada partai-partai bermental “kanguru” loncat-loncat, gabung di podium begitu juara baru naik dia. Kemungkinan itu bisa jadi Demokrat, Golkar dengan rezim baru. Nanti dalam tiga hari MK tetap tidak mengoreksi keputusan KPU dugaan kami ada perubahan rezim di Golkar, nanti rezim itu menguatkan Jusuf Kalla dan pemerintahan Jokowi.”

“Dari situ kami mengingatkan ada dua hal, satu kami menolak orang-orang yang pernah terlibat pada peristiwa-peristiwa berdarah, merampok duit negara, orang-orang yang terlibat bentuk kejahatan publik yang menderitakan bangsa ini secara berkepanjangan. Menolak mereka untuk menyusun kabinet dan merekomendasikan orang-orang di bawah kontrol presiden seperti ketua-ketua badan, lembaga, komisi. Kami menolak jika mereka orang-orang punya kedekatan konflik, utang budi dengan orang-orang yang berlumuran darah, koruptor, dan lain-lain.”

Kalau versi Kontras nama yang tidak boleh jadi menteri siapa saja?

“Kita punya catatan keras seperti Hendropriyono dengan jabatan terakhir mantan Kepala BIN, ada Wiranto. Dengan menggunakan sampling dua nama ini kita punya catatan panjang beberapa peristiwa, kalau kita ketemu kita tanya mereka tentang kasus dan peristiwa. Buat kami orang-orang seperti ini tidak boleh menjadi driving force penyusunan kekuatan pemerintahan atau menduduki posisi tertentu.”

(Baca juga: Empat Versi Nama yang Disetor untuk Kabinet Jokowi)

Bekas jenderal banyak juga di kubu Jokowi ada Sutiyoso, Luhut Panjaitan bagaimana?

“Betul. Kalau ngobrol sama teman-teman ICW ada buronan BLBI, ada kelompok pengusaha yang usahanya berimplikasi buruk pada kekayaan alam Indonesia, dan lain-lain.”

Pelanggaran HAM yang tidak sekadar kekerasan saja tetapi juga sosial, ekonomi ya?

“Iya. Selain itu yang penting adalah agendanya, apakah orang-orang tersebut menyusun kabinet dan orang-orang di bawah Jokowi yang sesuai dengan tantangan bangunan solusi penyelesaian persoalan bangsa ini. Sebagaimana dijanjikan di visi misinya, kan Anda janji mau ini itu menyelesaikan persoalan lingkungan, pemberdayaan ekonomi rakyat, penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Kami mengusulkan dibikin dong konsultasi publik, katanya mau jadi pemerintahan yang terbuka, komunikatif, bersentuhan dengan rakyat ayo kita buktikan. “

Misalnya apa?

“Ini ada banyak tantangan. Misalnya yang menandatangani Keppres darurat militer di Aceh itu Megawati, besok berani tidak Jokowi berlebaran di kampung janda di Aceh. Datang ke sana bersentuhan dengan mereka, mendengarkan mereka masalahnya.”

(Baca juga: Wiranto : Kabinet Jokowi-JK Utamakan Kualitas)