KBR, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengumumkan keputusan mengenai gugatan sengketa pemilu yang diajukan kubu Prabowo-Hatta. Fachry Ali dari Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU Indonesia) menilai kemungkinan besar permohonan itu akan ditolak.
Menurutnya, sebenarnya Prabowo itu adalah tokoh yang realistis. Gagasan untuk maju ke MK itu bukan dari Prabowo tapi dari para pengikutnya. Berikut penjelasan Fachry Ali dalam program Sarapan Pagi KBR.
Anda melihat putusan Mahkamah Konstitusi nanti bisa mempengaruhi dinamika politik di koalisi-koalisi itu?
Iya sangat jelas. Dalam pengertian bahwa keputusan itu akan mempengaruhi keputusan dari partai-partai politik apakah mereka akan tetap atau bergabung. Tetapi lebih dari itu mereka akan membuat kalkulasi yang lebih menguntungkan buat mereka.
Dua kemungkinan pilihan itu gugatan diterima atau ditolak, kalau diterima tentu ada proses lanjutan. Dari dua kemungkinan ini kira-kira skenarionya nanti apa saja yang akan terjadi?
Kalau kita lihat dari hasil pilpres kemarin, lalu berpegang pada hasil quick count. Lalu fakta bahwa kelebihan suara yang diperoleh oleh Jokowi dan JK adalah lebih dari 8 juta maka kemungkinan besar permohonan itu akan ditolak. Karena agak susah masuk logika kalau permohonan itu diterima.
Juga di dalam beberapa hal sepanjang yang kita lihat dari berita alat-alat bukti yang dikemukakan oleh pemohon itu banyak yang tidak sempurna, bertukar tempat. Jadi itu memperlihatkan bahwa pemohon tampak memang agak terburu-buru,
lalu mungkin juga waktunya sedikit jadi terpaksa diajukan apa adanya yang penting diajukan dulu kepada MK kemudian ada perbaikan-perbaikan. Mungkin ada spekulasi lain karena gagasan itu termasuk keluar dari rapat KPU itu tidak datang dari Pak Prabowo tapi orang-orang di sekitarnya.
Jadi sebenarnya Prabowo itu adalah tokoh yang realistis dan menyadari bahwa Indonesia ini sedang berkembang dengan sangat bagus. Kedua, dia adalah seorang tokoh nasionalis. Ketiga, bahkan dua omnya itu gugur dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi maksud saya Pak Prabowo ini kemungkinan besar langsung mengucapkan “selamat” misalnya permohonannya ditolak MK dan itu adalah sumbangan terbesar Pak Prabowo kepada bangsa dan negara.
Kalau itu yang terjadi beberapa partai pindah haluan. Anda melihatnya seperti itu?
Yang tidak berubah selain Gerindra adalah PKS yang lain tentatif semua.
Meski Golkar lewat ketua umumnya Aburizal Bakrie memastikan tetap berada di Koalisi Merah Putih ya?
Itu yang saya katakan. Tadi itu gagasan untuk maju ke MK itu juga kemungkinan, dalam perkiraan saya bukan dari Pak Prabowo tapi dari para pengikutnya. Karena itu mengajukan permohonan mungkin ada strategi politik lain yang nothing to do dengan pemilihan presiden. Jadi elit-elit partai yang bergabung dengan Prabowo sedang berusaha untuk membeli waktu agar mereka mampu berkonsolidasi.
Sebab kemenangan Jokowi-JK sudah sangat terang benderang tetapi itu akan menimbulkan implikasi internal bagi mereka yang bergabung di dalam koalisi Prabowo. Yang dipertaruhkan adalah kelanjutan dari posisi elit masing-masing dari partai itu.
Masih belum jelas juga PPP ada rencana muktamar luar biasa, Golkar juga begitu bagaimana?
Itu semuanya hanya basa-basi saja tetapi bagian dari kalangan internal mereka sudah bersiap-siap.
Kalau yang terjadi seperti itu apakah akan mempengaruhi niatan Jokowi dalam menyusun kabinet yang tanpa kompromi?
Jelas akan berpengaruh. Saya melihat etik yang dibangun oleh Jokowi adalah etik tidak kompromi, dalam pengertian bahwa dia tidak bisa disodori orang-orang yang asal partai politik. Tetapi dia akan menerima orang bahkan dari partai politik sekalipun asal betul-betul punya skill. Saya kira etik itu yang dibangun, bukan berarti dia bersifat kompromis terhadap seluruhnya.
Jadi bukan dikotomi partai dan profesional atau apa karena profesional bisa juga berasal dari partai ya?
Profesional bisa dari partai juga. Tetapi maksud saya dia jelas berhitung pada kekuatan parlemen, itu siapa pun juga walaupun terlalu idealis segala macam tetap dia harus realistis melihat pertarungan kekuatan di parlemen. Karena memang konstitusi dan Undang-undang kita meletakkan parlemen sejajar dengan eksekutif tertinggi yakni presiden. Karena itu siapapun juga tidak mungkin melakukan itu.
