Waspada, Gubernur & Walikota Potensi Intimidasi KPPS Desa/Kecamatan

KBR, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencurigai kepala daerah berpotensi mengintimidasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS)  dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat desa dan kecamatan. Ini harus dicegah.

Ketua Bawaslu, Muhammad menjelaskan proses rekapitulasi suara berjenjang 16-17 Juli nanti berpotensi dicurangi. Maka itu pihaknya mengantisipasi intervensi itu dari kepala daerah kepada penyelenggara pemilu ditingkat daerah dalam proses perhitungan suara.

"Saya kira yang paling rawan sama seperti Pileg kemarin yaitu desa dan kecamatan. Karena ini adalah tenaga-tenaga adhoc yang berpotensi diintervensi, intimidasi atau digoda oleh orang-orang tertentu atau oleh kekuasaan-kekuasaan, dan pengaruh intimidasi dari kekuasaan lokal. Misalnya gubernur dan walikota," jelas Muhammad.

Muhammad menambahkan Bawaslu melakukan pantauan bersama KPU ke daerah-daerah yang rawan kecurangan. Khususnya daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang telah menyatakan dukungannya pada salah satu pasangan calon.

"Karena kita tahu, gubernur walikota kita sudah terang-terangan menyatakan keberpihakannya. Nah, ini yang kita lihat 2 hal itu. Internal kita lihat anggota kita apakah dia netral, dan eksternal kita mewaspadai gubernur dan walikota yang menjadi bagian dari tim sukses," lanjut Muhammad.

Perlu diketahui, saat ini proses perhitungan suara ditingkat kecamatan sudah berlangsung. Sementara, proses perhitungan suara tingkat kabupaten akan dimulai pada 16-17 Juli.

Editor: Pebriansyah Ariefana