KBR, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku kekurangan biaya untuk mendatangkan seluruh panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di rapat rekapitulasi.
Anggota KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, pihaknya mengandalkan teknologi modern seperti video conference untuk berkomunikasi dalam rapat. KPU cukup terbantu dengan adanya panitia pengawas luar negeri yang didatangkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ia juga mengapresiasi sejumlah panitia yang berinisiatif pulang ke Indonesia untuk keperluan rekapitulasi dengan memakai biaya sendiri.
"Ongkosnya mahal, kami memang tidak ada budjet untuk itu, dan saya kira sebagian besar kan juga sudah oke, ini a pertanyaan ekstra yang harus kita minta informasi tambahan, dan komunikasi modern kan bisa," kata Hadar di Media Center KPU, (19/7).
Hadar menambahkan panjangnya proses rekap karena banyak pertanyaan dari dua kubu yang harus diklarifikasi. Kendati demikian, Hadar optimis rekap 130 PPLN di 93 negara mampu dituntaskan dan dilanjutkan dengan penghitungan suara pemilu domestik.
Terkait kesulitan anggaran KPU, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) lemah dalam politik anggaran.
Direktur Eksektutif Perludem Titi Anggraini mengatakan KPU seharusnya mampu bernegosiasi dengan pemerintah agar alokasi dana di agenda-agenda penting terpenuhi.
"Saya kira politik anggaran ke depan harus diperbaiki, situasi-situasi krusial seperti ini. KPU harus lebih bisa bernegosiasi dengan pembuat kebijakan terkait dengan politik anggran yang pro penyelenggaraan pemilu yang berkualitas," kata Titi.
Titi menambahkan perencanaan anggaran KPU juga perlu segera diperbaiki. Ia menilai anggaran pemilu seharusnya bisa dialokasikan secara efisien.
KPU diminta belajar perencanaan anggaran pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mampu mendatangkan seluruh panitia pengawas luar negeri pada rapat rekapitulasi.
Editor: Pebriansyah Ariefana
