KBR, Jakarta – Presiden baru telah terpilih, segudang PR menanti di bidang lingkungan.
LSM Walhi mengatakan, PR setumpuk ini jadi ajang pembuktian bagi Joko Widodo, juga Jusuf Kalla kalau mereka layak memimpin Indonesia.
Direktur eksekutif Walhi Abetnego Tarigan mengatakan jika PR tidak dikerjakan, maka kerugian akan menumpuk. “Maslaah sumber daya alam dan energi serta lingkungan sebenarnya jauh lebih besar nilainya jika dibandingkan dari sektor lain di Indonesia,” katanya dalam perbincangan Bumi Kita KBR.
PR terdekat adalah menuntaskan kasus pengrusakan hutan serta membatalkan Keputusan Presiden soal reklamasi Tanjung Benoa, juga soal Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). “Keberanian presiden mencabut MP3EI nantinya akan menjadi bukti kepedulian jangka pandang soal lingkungan.” MP3EI, kata Abetnego, menunjukkan kalau pemerintah tidak pro rakyat kecil. “Program turunan dari MP3EI ini memanjakan pemodal.”
Citra Kementerian Lingkungan Hidup juga perlu ditingkatkan. Menurut Abetnego, selama ini KLH dianggap sebagai kementerian kelas dua sehingga masalah lingkungan seringkali diabaikan. “Apalagi yang memimpin bukan orang yang kompeten dan layak menduduki sebagai menterinya,” jelasnya.
Tumpang tindih
Soal kementerian ini, yang juga perlu dibenahi adalah soal tumpang tindihnya sejumlah kementerian. “Sering tumpang tindihnya soal program antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kehutanan membuktikan kalau presiden tidak peduli dengan lingkungan hidup,” papar Abetnego.
Yang juga sering tumpang tindih adalah antara pemerintah pusat dan daerah. “Kesalahan pemerintah pusat sekarang adalah menerima proyek besar lalu melimpahkan ke daerah untuk mengawasi. Sialnya, daerah tidak punya kemampuan untuk itu.”
Meskipun Indonesia menganut sistem desentralisasi, sebetulnya bisa dilakukan koordinasi soal pengelolaan sumber daya alam. Yang jelas, kata Abetnego, penanganan konflik atau bagaimana memanfaatkan sumber daya alam tidak bisa begitu saja diserahkan kepada daerah. “Pemerintah pusat mesti menyelesaikan konflik agrarian dan kerusakan alam. Soal ini selalu terjadi, tapi tidak ada penyelesaiannya dan biasanya terhenti di kepolisian atau kejaksaan.”
(Baca: Blusukan ke Hutan Demi Orangutan)
Kelola sumber daya alam
Abetnego meminta pemerintah yang baru untuk bisa membedakan antara izin dan hak pengelolaan lahan serta sumber daya alam. “Ketika itu hak, maka pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara izin, bisa dicabut sewaktu-waktu ketika ada masalah,” jelasnya.
Contohnya begini, kata Abetnego. Jika muncul konflik lahan antara warga dengan perusahaan dan pemerintah, maka pemerintah kerap berkilah tidak bisa mencabut hak perusahaan tersebut. Tapi ketika warga melakukan aksi yang lebih keras, baru lah pemerintah mencabut hak guna lahan.
“Kondisi kerusakan lingkungan di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, bahkan sudah mengalahkan kerusakan di Brasil,” katanya mengingatkan. Izin yang begitu mudah keluar, kata Abetngeo, menunjukkan kalau ada praktik suap yang masif.
(Baca: Rumitnya Pengelolaan Hutan di Kaltim)
Salah satu jalan yang bisa memutus rantai itu adalah memperluas target moratorium. “Dengan moratorium, hutan primer tidak akan tersentuh.” Langkah ini juga diyakini akan membantu penyelamatan lingkungan hidup karena memasukkan hutan sekunder dalam moratorium.
Walhi juga mendesak pemerintah baru untuk membentuk peradilan lingkungan hidup demi mempersempit ruang gerak mafia sumber daya alam.
Editor: Citra Dyah Prastuti
