KBR, Jayapura - Kepolisian Papua mulai menggeser sejumlah personil kedaerah yang dianggap rawan akan gangguan keamanan menjelang pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli mendatang.
Polda Papua memetakan enam daerah rawan dalam Pilpres tahun ini, yaitu Kabupaten Lanny Jaya yakni di sekitar wilayah Pirime, kemudian Kabupaten Puncak, Keerom, Jayapura, Yapen dan Skow, Wutung yang terletak di Kota Jayapura, berbatasan langsung dengan wilayah Papua Nugini.
Kapolda Papua, Tito Karnavian mengatakan tidak ada penambahan khusus pasukan dari Jakarta atau kota lain untuk memperkuat wilayah Papua. Saat ini, personil di lapangan telah mencukupi, dengan personil yang disiapkan untuk pengamanan pilpres yakni 2/3 kekuatan dari sekitar 14 ribu personil polisi yang tersebar di Bumi Cenderawasih.
“Dari Polda mendukung Mimika, Jayawijaya, Mamberamo, Pegunungan Bintang sudah digeser. Cuma dari Polda yang mendukung ke Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura belum digeser, karena nanti bisa H-2 bisa kita lakukan,” papar Tito.
“Dari polres yang menuju wilayah sebagian besar daerah sulit transportasi, seperti Jayawijaya, kemudian di daerah Yahukimo dan Pegunungan Bintang itu mereka sudah geser, Mamberamo sudah geser ke distrik-distrik, setelah itu nanti mereka akan masuk ke TPS,” tambahnya.
Tito Karnavian menambahkan sejumlah daerah rawan keamanan juga dilakukan penebalan, di antaranya daerah perbatasan Kota Jayapura dengan perbatasan Papua Nugini.
Kabupaten Lanny Jaya yang diperkuat dengan sekitar 70-an Brimob dan satu kompi lebih anggota TNI. Jayawijaya dan Kabupaten Jayapura, khususnya daerah Lereh, Kabupaten Yapen yang diperkuat dengan dua regu Brimob.
Sementara Biak dan Mimika serta Puncak tidak ada penebalan di sana, sebab sudah mencukupi personilnya. Daerah Sarmi dan Mamberamo Raya juga diperkuat dengan 80 personil Brimob.
Sebelumnya, Kodam Cenderawasih mengklaim menyiapkan 9 satuan setingkat kompi pasukan cadangan TNI atau sekitar 7200 personil. Sementara anggota TNI yang bersiap di lapangan membantu polisi sekitar 2400-an personil.
Editor: Antonius Eko
