KBR, Jakarta – Hasil hitung cepat Pemilu Presiden yang berlangsung hari ini, Rabu (9/7) seperti membelah sejumlah lembaga survei ke dalam dua kubu.
Hitung cepat yang dilakukan SMRC, Kompas serta CSIS-Cyrus Network memperlihatkan keunggulan pasangan capres-cawapres nomor 2, Jokowi-JK. Sementara itu, tiga lembaga survei menempakan Prabowo di posisi pertama. Ketiga lembaga survei itu adalah Jaringan Suara Indonesia, Puskaptis dan LSN. Ketiganya dilansir oleh Vivanews dan TVOne.
Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi ) mengatakan, hasil hitung cepat dari lembaga survei harus menghitung juga rekam jejak lembaga survei tersebut.
Anggota Dewan Etik Persepi Hamdi Moeloek menyebut, hasil dari dua lembaga survei yang tampil di TVOne “aneh”.
Berikut wawancara lengkapnya dalam Siaran Khusus KBR “Presiden Pilihan Rakyat” hari ini.
“Jadi yang di TV One itu ada Puskaptis dan Lembaga Suvei Nasional (LSN), dua ini hasilnya aneh sendiri memang. Kita lihat lembaga-lembaga yang sudah kredibel menurut catatan saya ada Kompas, Cyrus Network, LSI, Indikator, CSIS, SMRC itu semua hasilnya relatif sama yang kalau Anda bedah track record-nya dan semua tadi anggota Persepi semua. Saya melihat audit metodologinya clear dan menurut saya ini harus dipercaya. Saya meragukan memang Puskaptis dan LSN ini.”
Puskaptis dan LSN ini masuk dalam Persepi?
“Saya tidak tahu apakah masuk dalam anggota dua ini. LSN setahu saya tidak karena Umar Bakry itu sekjen di AROPI. Cuma Puskaptis saya lupa.”
Ketujuh lembaga ini selisihnya 3,5 persen sampai 5 persen ya?
“Iya betul. Kalau kita lihat yang paling besar sampling-nya itu Saiful Mujani Research Center (SMRC) itu memakai 4.000 TPS kalau yang lain ada yang 2.000 TPS. SMRC itu paling kecil margin error-nya 0,7 persen, ada yang margin error 1,8 persen sampai 2,5 persen itu tergantung jumlah sampel TPS.”
“Kalau kita lihat hari ini data sudah mulai stabil, sampel yang masuk rata-rata sudah 97 persen. Hanya saya lihat TV One yang Puskaptis dan LSN entah apa alasannya bahwa menurut dia data belum masuk. Padahal quick count ini cepat sekali dengan bantuan teknologi, orang SMS dari lokasi kalau hitung sudah selesai di TPS ditabulasi langsung dikirim datanya. Jadi menimbulkan keheranan juga bagi saya kenapa ditahan-tahan.”
“Saya belum mengikuti yang terakhir ini katanya imbang 49:50 tapi perlu kita pertanyakan. Karena dalam ilmiah kalau orang melakukan suatu pekerjaan dengan metodologi dan cara yang sama, kalau dari 10 yang melakukan 7 hasilnya sama yang patut dicurigai 3, ada anomali. Jadi saya berharap karena ini proses demokrasi itu proses terbuka, harusnya kita bertanya kepada yang 3 itu kenapa Anda aneh sendiri dari 10 yang melakukan.”
Lima tahun yang lalu ada fenomena semacam ini, penyelenggaranya menantang ‘kami akan membubarkan diri kalau hasil kami tidak sesuai dengan real count’. Untuk yang sekarang bagaimana ada klaim kebenaran ini?
“Kalau kita buka-bukaan. Saya sekarang sedang berada di Balai Kartini, sekarang prosesnya terbuka semua petugas bisa ditonton bagaimana mereka mentabulasi, berhubungan dengan 4.000 petugas di lapangan, bagaimana data di-input semua open. Ini penting, setahu saya yang lain ada pusatnya dan boleh diliput. Apakah yang Puskaptis dan LSN itu publik boleh melihat prosesnya, kalau di sini terbuka kita bisa lihat.”
Tapi menurut Anda kira-kira kenapa mereka beda dengan yang lain?
“Ini masalah integritas. Mungkin yang dipikirkan uang saja, ada proyek ya Anda tahulah untuk menggiring opini saja bahwa hasilnya seperti ini. Kita tidak tahu apa betul dia melakukan, prosesnya tidak terbuka.”
Yang dikhawatirkan adalah ini punya efek juga kepada bagaimana praktik politik di dalam KPU ya?
“Betul. Jadi menurut saya untungnya kita tidak hidup dalam zaman otoriter, artinya orang boleh melakukan proses ini asal dia bertanggung jawab sama hasilnya dan ini kontrol yang bagus dalam demokrasi. Kalau misalnya ada 7 lembaga yang kredibel tadi dengan proses yang panjang dan selama ini hasilnya kita percaya. Kalau tiba-tiba nanti KPU mengumumkan hasilnya seperti LSN launching kita bisa mempertanyakan kredibilitas KPU dan ini bahaya kalau main-main dengan itu. Jadi ini alat kontrol demokrasi juga hasil quick count ini.”
Sengketa klaim kebenaran masih akan berlanjut seperti masa kampanye kemarin. Bagaimana?
“Kalau sengketa adalah kalau ada proses kecurangan. Tapi kalau sengketa hasil bisa kita cek sebenarnya dari data-data relawan dan data-data orang lapangan. Di lapangan banyak juga yang rekam dari TPS.”
