Migrant Care Adukan Kerusuhan Pencoblosan di Hong Kong ke KPU

KBR, Jakarta – Migrant Care akan mengadukan kerusuhan pemilihan presiden di Hong Kong ke KPU, Bawaslu dan DKPP. Pengaduan resmi ini akan dilakukan Senin (7/7) sore nanti.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayat menilai kerusuhan itu terjadi karena kelalaian panitia yang berakibat hilangnya hak konstitusional warga untuk memilih. Kata dia pemilih yang belum memilih berteriak ingin memilih dan masuk ke kawasan TPS mencari KPU dan Bawaslu.

"Ada mediasi antara KPU, Bawaslu dan TPLN namun keputusannya TPS tidak bisa diperpanjang dan tidak ada solusi alternatif seperti memindahkan TPS ke KJRI. Akhirnya pemilih berunjuk rasa sampai jam setengah 8," kata Anis saat dihubungi KBR, Senin (7/7).

Sebelumnya Migrant Care melansir kronologis kericuhan Pilpres yang terjadi di Hong Kon. Para TKI sudah mengatre di TPSLN yang disediakan Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) Hong Kong sejak pagi.

Hanya saja PPLN hanya membuka satu jalur pintu masuk ke TPSLN. Di tengah kondisi yang membludak, PPLN sanahanya membuka 1 pintu antrean. Barulah pukul 16.00 waktu setempat dua pintu antrean lin dibuka.

Namun setelah pukul 17.00, TPSLN ditutup, tetapi ada beberapa pemilih meminta tetap diperbolehkan masuk dan menggunakan hak pilih. Hanya beberapa orang yang bisa masuk dan selebihnya tetap di luar pagar.

Beredar isu pihak PPLN Hong Kong memihak kesalah satu kubu capres. Isu itu santer saat itu di kalangan TKI. Sebab salah satu oknum yang diduga anggota PPLN memperbolehkan TKI mencoblos, hanya saja harus mencoblos pasangan Prabowo-Hatta.

Sampai saat ini ratusan TKI di Hong Kong dari 23.863 pemilih di sana, belum bisa mencoblos. Mereka dibagi mencoblos di 13 TPS dari total DPT lebih dari 100.000. Ada konfirmasi jumlah pemilih yang memberikan suara lewat pos mencapai 18.000 orang.

Editor: Pebriansyah Ariefana