KBR, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak hasil penetapan presiden yang diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mereka menganggap terdapat kecurangan yang menyebabkan presiden yang terpilih hari ini tidak sah.
Sekretaris Jenderal KSPI, Muhammad Rusdi mengatakan KSPI menuntut KPU untuk menerapkan pilpres yang adil, bersih dan jujur. Namun, sampai dengan tadi KPU tidak menindak tegas kecurangan-kecurangan yang terjadi di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua dan daerah lainnya.
"Buat apa mengikuti proses sampai akhir jika ternyata masih ada kecurangan yang dibiarkan. Sikap KSPI tegas selama ada kecurangan siapa pun presidennya, apa pun hasilnya tentunya tidak sah," kata Rusdi saat melakukan unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (22/7).
Dia menambahkan KSPI mewakili jutaan buruh di Indonesia dan jutaan pendukung Prabowo Subianto menolak hasil penetapan presiden jika KPU memaksakan prosedur yang tidak benar. KSPI menilai jika pilpres tidak dilaksanakan dengan jujur dan adil, akan membahayakan masa depan demokrasi di Indonesia.
Selain itu, KSPI secara jelas menyatakan mendukung Prabowo Subianto karena hanya dia satu-satunya yang berkomitmen menandatangani kontrak 10 tuntutan buruh dan rakyat untuk menaikkan upah minimum, menghilangkan outsourcing, memberikan jaminan kesehatan dan memberikan beasiswa kepada anak tidak mampu.
Editor: Antonius Eko
