Koalisi Penyiaran: Kelompok Prabowo Ini kan seperti Menyerang RRI

KBR, Jakarta -  Rencana Komisi I DPR memanggil jajaran direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) terkait hitung cepat atau quick count Pilpres 2014 mendapat kritikan dari sejumlah kalangan. Salah satunya oleh Koalisi Independen untuk Demokrasi Penyiaran (KIDP).

Menurut anggota koalisi, Direktur LSM Media Link, Ahmad Faisol, DPR tidak berwenang mengatur soal hitung cepat RRI. Kata dia, meski RRI memakai uang negara, namun RRI berhak melakukan hitung cepat sebagai bagian dari penelitian dan pengembangan di lembaga itu.

"Kelompok Prabowo ini kan seperti menyerang RRI yang menyelenggarakan quick count. Kami ingin menyampaikan, RRI tidak bersalah dan berhak melakukan quick count meskipun argumen mereka menggunakan anggaran negara, boleh,”  ungkap Direktur LSM Media Link Ahmad Faisol ketika dihubungi Portalkbr, Minggu (13/7)

Menurut Ahmad, sikap Komisi I DPR untuk memanggil RRI yang menyelenggaran tidak pada tempatnya.

“Komisi I DPR hanya berhak mengevaluasi pemberitaan dan informasi yang disampaikan RRI apabila berpihak kepada salah satu calon presiden,” tambah Ahmad.

Ahmad menyatakan, pemanggilan RRI itu hanya bersifat politik, dan ingin menghakimi RRI karena dinilai berseberangan dengan koalisi pendukung Prabowo yang menduduki jabatan di Komisi I DPR.

Komisi I DPR berniat memanggil Direktur RRI terkait hitung cepat pemilu presiden 2014 di lembaga itu. Menurut DPR, RRI menyalahi aturan karena menggunakan anggaran negara untuk kepentingan politik satu kelompok.

Berdasarkan 97 persen suara masuk, survei RRI dalam Pilpres 2014 menunjukkan Prabowo-Hatta memperoleh 47,40 persen dan Jokowi-JK 52,60 persen. Koalisi Penyiaran, Komiisi I, RRI

Editor: Anto Sidharta