Eva Sundari: PPLN Malaysia Harus Diaudit

KBR, Jakarta - Tim pemenangan Jokowi-JK menilai ada pola anomali dari hasil penghitungan suara di luar negeri. Berdasarkan real count di TPS-TPS di semua negara, pasangan nomer 2 Jokowi-JK dinyatakan menang secara mencolok. Tapi situasi berubah ketika real count memasukkan hasil perhitungan via pos dan drop box.

Keadaan berbalik tersebut terjadi di Malaysia dan Saudi. Dikhawatirkan Hongkong yang mencatat kemenangan 72% akan mengalami nasib sama oleh sebab yang sama.

"Tim Jokowi-JK memprotes pelaksanaan pemungutan via pos dan drop box yg tidak transparan, tertutup dan tdk melibatkan partisipasi publik, terutama saksi-saksi. Pelaksanaan pun amat ekslusif, hanya melibatkan pihak perwakilan dan PPLN setempat," kata Eva K Sundari.

Menurut Eva, kejanggalan mencolok terjadi di Malaysia. Beda dengan peraturan di Singapura yang mengharuskan KBRI mempunyai semua alamat BMI (buruh migran), di Malaysia manajemen BMI sepenuhnya berada di tangan para agen.

"Jadi alamat pemilih diperoleh dari mana? Bagaimana dengan yang non kantong Jokowi-JK? Begitu pula terkait jumlahnya yang semula direncanakan 20 ribu bisa berlipat menjadi 40 ribu. Pantas kalau Migrant Care menduga ada penggelembungan suara sebesar 22 ribu."

Karena pelaksanaan coblosan via post dan drop boX yang dinilai tidak akuntabel, tim JKw-JK menuntut Bawaslu dan KPU melakukan audit terhadap PPLN dan petugas Pemilu Malaysia. Audit itu termasuk membuka akses saksi untuk memeriksa kevalidan alamat-alamat via pos dan surat suara yang berasal dari drop box.

Menurut Eva, kecurangan via pos dan drop box ini beralasan karena hal yang sama pernah dilakukan seorang caleg (FY) dalam Pemilu 2009 berupa pembelian suara sebanyak 35 ribu suara. Kecurangan ini berhasil dibongkar saksi karena adanya pola coblosan yang sama.

Tim Jokowi-Jk meminta saksi Malaysia dan Saudi untuk menolak tanda tangan berita acara sampai tuntutan tersebut dilaksanakan. "Jika hal tersebut tidak dilakukan maka kita menuntut semua suara dari dua sumber tersebut tidak disertakan dalam penghitungan total perolehan suara," tegasnya.