KBR, Jakarta- Komisi Penyiaran DPR akan memanggil jajaran direksi Radio Republik Indonesia (RRI) usai reses pertengahan Agustus mendatang.
Pemanggilan dilakukan terkait hitung cepat pemilihan presiden 2014 yang dilakukan lembaga penyiaran publik tersebut. Anggota Komisi Penyiaran DPR Max Sopacua beralasan, RRI tak pernah mencantumkan program hitung cepat dalam program kerjanya yang disampaikan ke DPR. Untuk itu, DPR akan menanyakan sumber pendanaan program yang dinilai tak netral itu.
"Persoalan yang dihadapi adalah dia harus bisa menempatkan diri saja kok. Dia lembaga penyiaran publik, kok bisa ikut dalam hal survei? Saya kira itu mengeluarkan banyak biaya. Selama ini anggarannya dari APBN. Anggaran dari mana karena dalam APBN tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk survei," kata Max kepada KBR.
Sebelumnya, RRI merilis hasil hitung cepat yang menunjukkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dengan perolehan 52,71 persen. Sementara pasangan Prabowo -Hatta Rajasa memperoleh 47.29 persen.
Selain RRI, ada tujuh lembaga lain yang menyatakan pasangan Jokowi-JK unggul dalam hitung cepat pilpres 2014. Lembaga survei itu diantaranya, Populi Center, CSIS, Litbang Kompas, dan Lingkaran Survei Indonesia.
Editor: Dimas Rizky
