KBR68H, Jakarta - Pemerintah membuka pendaftaran mudik gratis bagi pengendara sepeda motor mulai kemarin hingga tanggal 30 Juli mendatang. Kementerian Perhubungan menyediakan 12 kota tujuan mudik gratis, diantaranya Solo, Purwokerto, Yogyakarta, Cirebon dan Tasikmalaya. Sejumlah persyaratan, juga harus dipenuhi oleh calon pemudik gratis pengendara sepeda motor diantaranya mengosongkan tangki bensin, melepas kaca spion, dan kondisi motor sesuai standar spesifikasi pabrik. Seperti apa persiapan yang sudah dilakukan pemerintah kepada pemudik sepeda motor ini? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Irvan Imamsyah dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Suroyo Alimoeso dalam program Sarapan Pagi.
Persiapan membantu para pemudik sepeda motor ini seperti apa?
Jadi Kementerian Perhubungan melalui pak menteri ada instruksi bahwa tahun ini untuk angkutan sepeda motor akan dilakukan melalui kapal laut. Kurang lebih 18.000 yang akan diangkut, kemudian kereta api kurang lebih 11.000, dan di jalan raya melalui APM hampir sekitar 15.000.
Ini pasti gratis ya?
Gratis, penumpangnya juga gratis.
Pengendara motor sekaligus naik juga?
Iya jadi sebagian naik kapal, sebagian diangkut dengan kereta api dan bus.
Kalau melihat trennya diperkirakan akan meningkat, berapa peningkatannya?
Sepeda motor itu diperhitungkan dari 2,9 juta menjadi 3,1 kenaikannya kurang lebih 6 persen. Ini untuk mengurangi yang di jalan, itupun kalau 3 juta lebih kita mengangkutnya 25 ribu sampai 30 ribu belum apa-apa sebenarnya. Tetapi ini upaya pemerintah melakukan langkah-langkah pengurangan kecelakaan.
Bagaimana atensinya?
Lumayan dan ini sosialisasi terus.
Evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya apa yang menjadi catatan?
Yang jelas kita harapkan di wilayah luar pulau Jawa maupun di Jawa ini infrastruktur jalan. Karena tren mobil pribadi peningkatannya luar biasa sampai 1,8 juta yang akan mobilitas, ini juga kita mengharapkan infrastrukturnya selesai H-10 semuanya. Artinya secara fungsional jalan-jalan bisa dipakai dan tidak ada lubang-lubang sehingga nanti tidak terjadi kecelakaan. Harus kita ingat tahun ini dari ramalan BMKG adalah kering basah, sehingga sewaktu-waktu hujan. Penyeberangan kita harapkan di tujuh titik lintasan juga maksimal melakukan langkah-langkah, perhitungan kita tanggal 3-5 inilah yang kita lihat puncaknya di lebaran tahun ini.
Kalau secara preventif misalnya pemerintah DKI Jakarta menerapkan pemeriksaan ada check point untuk pemudik berkendara motor. Apakah akan ada keputusan seseorang bisa melanjutkan perjalanan atau tidak lewat check point ini? koordinasi dengan pemerintah pusat seperti apa?
Jelas Pemda DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan kita, terutama dengan kepolisian. Karena untuk melarang dia jalan atau tidak itu kepolisian kalau tidak laik sepeda motornya. Tapi DKI Jakarta juga, Dinas Perhubungan terutama itu juga harus mengecek angkutan umum yang ada di terminal apakah angkutan umumnya laik, pengemudinya laik, dan sebagainya. Itu harus dilakukan karena setiap tahun ini pekerjaan rutin tetapi memerlukan konsentrasi kalau Lebaran itu.
Ini akan menjadi serba salah kalau misalnya diumumkan mulai sekarang jangan-jangan peminatnya membludak. Antisipasinya seperti apa?
Ya tidak apa-apa itu satu risiko, membludak tidak ada masalah yang jelas akan kita mulai pemberangkatan dari tanggal 1-5. Jadi kita siapkan, nanti Pelni juga kita siapkan untuk penumpangnya.
Yang membedakan pengiriman tahun ini dengan tahun lalu apa?
Penambahan sarana untuk pengangkut, sama kondisinya.
Soal bus dan sebagainya dulu ada daftar hitam yang kerap melakukan pelanggaran. Apakah mereka sudah dibolehkan atau tidak?
Ada beberapa kendaraan tidak diizinkan tidak jalan kalau penaltinya sampai hari ini belum selesai ya mereka tidak boleh jalan kendaraan itu. Rasanya kurang lebih ada 22 ribu bus antarkota antarprovinsi cukup. Yang penting tidak terhambat perjalanan, kalau tahun lalu perjalanan 12 jam lebih. Ini nanti kita atur trafiknya, biasanya di antara Jomin-Pamanukan itu dilakukan perbaikan penggunaan trafiknya, koordinasi dengan Korlantas dan pemda setempat supaya jalan itu lebih dipakai, mungkin pola buka tutup akan dilakukan.
Kalau untuk kerjasama dengan kepolisian apakah akan ada penerapan uji Kir?
Iya bisa saja. Karena kepolisian salah satu anggota tim terpadu di dalam penanganan angkutan lebaran ini. Jadi pemerintah harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ini.
