Pemerintah Tidak Bisa Paksa Pengusaha Bioskop

KBR68H, Jakarta – Pemerintah tidak bisa memaksa pengusaha bioskop untuk memberikan waktu pemutaran yang lebih lama untuk film Indonesia. Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya HM Ahman Sya mengatakan, keputusan waktu pemutaran film ada di tangan pengusaha bioskop. Pemerintah, kata Ahman Sya, tidak bisa campur tangan. Yang bisa dilakukan, menurut dia, adalah meminta kepada pengusaha bioskop agar memberikan waktu pemutaran yang lebih lama untuk film Indonesia yang bermutu.

“Contohnya waktu film Sang Kiai diputar, ternyata jumlah penontonnya tidak terlalu banyak. Lalu saya hubungi sejumlah pengusaha bioskop, tolong dong, film ini diputar lebih lama di bioskop. Film ini bagus dan penting untuk mendidik karakter serta mental anak bangsa. Akhirnya, mereka bersedia memutar film itu lebih lama. Hanya itu yang bisa kami lakukan,”kata Ahman Sya kepada KBR68H, usai pemutaran film Cinta dari Wamena di Episentrum XXI, semalam.

Ahman Sya menambahkan, pemerintah tengah mencari cara agar film nasional yang bermutu tetap bisa ditonton oleh masyarakat banyak. Antara lain dengan memutar film itu melalui bioskop keliling.

Karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar lebih banyak lagi memutar judul film nasional di bioskop keliling. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan  perlombaan untuk sineas lokal dalam pembuatan film.

“Jadi, kami akan membuat lomba dan pemenangnya akam mendapatkan bantuan untuk memproduksi film tersebut,”ujarnya.

Sesuai aturan, pengusaha bioskop wajib memberikan porsi 70 persen untuk film nasional dan 30 persen untuk film asing. Namun, kata Ahman, aturan itu tidak bisa diterapkan karena perhitungan bisnis dimana film asing masih lebih banyak mengundang penonton dibandingkan film nasional.