KPU: Publik Perlu Cermati Daftar Pemilih Pemilu 2014

KBR68H -  Sejumlah persoalan menahun dalam pemilu yakni soal daftar pemilih masih saja terjadi di jelang Pemilu 2014. Warga negara yang merupakan potensial terdaftar sebagai pemilih nyatanya belum tersentuh. Mereka diantaranya warga Ahmadiyah yang harus terusir dari kampungnya, korban lumpur Sidoarjo, dan kalangan masyarakat lainnya. Kalangan pemerhati pemilu mendesak KPU untuk gencar mensosialisasikan seluruh tahapan pemilu dengan masif, terutama hak warga untuk terdaftar sebagai pemilih. Nah, Bagaimana pemutakhiran data pemilih oleh KPU hingga kini? Simak penjelasan Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah dalam perbicangan di Program Sarapan Pagi KBR68H, Kamis (11/7).

Hari ini jadi diumumkan untuk DPS-nya?

Iya hari ini tanggal 11 sampai dengan tanggal 24 Panitia Pemungutan Suara di desa/kelurahan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara hasil penetapan kemarin. Jadi semuanya diumumkan di desa/kelurahan dan RT/RW setempat.

Ini berarti warga harus siap-siap melihat nama mereka tercantum di papan pengumuman ya?

Betul. Saya pikir partisipasi masyarakat sangat diharapkan untuk menciptakan kualitas daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif.

Ada Ahmadiyah dan Syiah yang tinggal di pengungsian bagaimana caranya mengecek nama mereka?  

Saya pikir tinggal koordinasi dengan PPS setempat. Memang agak sulit kalau tidak berada di kampung atau wilayahnya, tapi nanti kita juga akan siapkan mekanisme online, mekanisme yang akan kita siapkan melalui portal KPU. Banyak teman-teman kita yang perlu juga diakomodir dalam hal daftar pemilih, misalnya di Jambi ada di Merangin itu sama dia tidak terdata secara yuridis di pemerintah daerahnya karena tidak punya KTP. Di Mesuji juga sama, teman-teman di Jakarta sebagian yang di Tanah Merah, kasus Sampang, kasus Ahmadiyah, kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo dan sebagainya ini juga jadi perhatian kita.

Buat mereka yang tidak punya KTP bagaimana solusinya?

Mekanisme pemutakhiran setelah DPS ini kita umumkan kami berharap ada partisipasi publik. Kalau memang proses-proses itu tidak ter-cover sampai Daftar Pemilih Tetap ditetapkan, maka pemilih bisa saja mendatangi PPS setempat untuk didaftarkan di Daftar Pemilih Khusus, jadi nanti masih ada ruang yang cukup terbuka. Bahkan nanti pada hari H ketika yang bersangkutan belum terdaftar itu bisa langsung menunjukkan KTP atau paspor. Mudah-mudahan dalam proses pendaftaran kemarin seluruh warga sudah bisa ter-cover.

Kalau jumlah DPS sekarang berapa?

Kita belum tentukan berapanya karena kita baru kumpulkan hasil rekapnya hari Sabtu besok. Karena kemarin baru ditetapkan di tingkat PPS, nanti secara berjenjang di tingkat PPK, kabupaten/kota, provinsi akan direkap sehingga rekap secara nasional kita bisa lihat hari Sabtu atau hari Senin depan.

Hari ini semuanya sudah siap diumumkan atau ada beberapa daerah yang belum siap?

Informasi yang saya dapat semuanya sudah siap diumumkan. Walaupun ada beberapa daerah yang nampaknya perlu perhatian khusus seperti di Papua dan Papua Barat.

Basisnya adalah KTP atau paspor ya?

Betul basisnya KTP atau paspor. Kita berharap walaupun nanti ada ruang namanya Daftar Pemilih Khusus, Daftar Pemilih Khusus ini dua kategori, pertama kalau dia punya KTP tapi tidak terdaftar dalam DPT bisa dimasukkan atau nyata-nyata tidak punya KTP tapi berdomisili di tempat yang bersangkutan itu bisa didaftarkan.

Syaratnya apa yang nomor dua?

Tentunya di wilayah itu ada RT/RW setempat  yang saya meyakini bahwa yang bersangkutan sangat paham kondisi warganya. Jadi bisa diinformasikan langsung ke PPS setempat di desa/kelurahan.

Mengenai pemilih yang difabel bagaimana? Apakah ada kekhususan tersendiri?

Teman-teman kita yang difabel juga sama. Jadi mereka masuk dalam mekanisme pemutakhiran yang sama, cuma nanti dalam form yang kita sediakan ada keterangan khusus mengenai apakah dia difabel atau tidak dan difabelnya karena apa.

Artinya ada kertas khusus begitu ya?

Kalau dalam pendataan tidak ada masalah, sama saja. Tinggal ada field khusus misalnya yang bersangkutan difabelnya tunanetra itu ditulis secara khusus. Tapi kalau nanti dalam proses pemungutan suaranya bisa jadi kita sediakan template khusus misalnya di daerah tertentu yang memang banyak atau di panti-panti khusus komunitas teman-teman kita yang difabel.

Ini akan dipajang sampai tanggal 24 Juli?

Iya. Jadi kami berharap dari tanggal 11 sekarang sampai 24 Juli. Jadi kami berharap dari tanggal 11 Juli sampai 1 Agustus masyarakat memberikan tanggapan terhadap keberadaan Daftar Pemilih Sementara. Jadi kalau misalnya belum terdaftar atau misalnya ada yang meninggal, ada yang dobel, dan sebagainya dilaporkan ke petugas pemungutan suara di desa/kelurahan.

Kalau yang ada di pengungsian kemana mereka harus mengadu, memberi masukan soal DPS? Lewat portal KPU?

Bisa jadi seperti itu dilakukan. Tapi nanti kita upayakan berkoordinasi dengan KPU kabupaten atau provinsi setempat, supaya menginventarisasi berapa teman-teman kita yang berada di sana. Jadi ini yang coba kita lakukan selain mereka juga bisa mengakses data mereka melalui internet.        

Editor: Anto Sidharta