Kontras: Timur Pradopo, Kapolri yang Sangat Tidak Komunikatif

KBR68H, Jakarta- LSM Kontras menilai, tindakan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh polisi telah menyebabkan 149 korban luka dan 5 tewas. Kemudian, yang diduga dilakukan TNI, 10 luka-luka dan 2 tewas. Adapun diduga yang dilakukan oleh sipir menyebabkan 45 orang luka-luka dan 8 tewas. Haris mencontohkan kasus penyiksaan tahanan Polsek Sabu Barat pada 14 Agustus 2012. Selain itu, dari sejumlah kasus yang telah diusut, penegakan hukum hanya dilakukan oleh pihak internal yakni baik sidang etik maupun disiplin. Hukuman dari internal kepolisian itu tidak setimpal dan tidak membuat efek jera. Seperti apa kinerja Mabes Polri dan apa yang harus diperbaiki? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Novri Lifinus dengan Koordinator Kontras Haris Azhar dalam program Sarapan Pagi.

Catatan Kontras terhadap kinerja Polri terutama berkaitan dengan hak asasi manusia apa?

Nomor satu banyak melakukan kekerasan.

Itu pengaduan juga terbanyak yang masuk ke Kompolnas ya?

Saya pikir justru Kompolnas kadang-kadang menjadi bagian dari kenikmatan polisi untuk tidak dihukum. Coba anda perhatikan semua laporan  yang masuk ke Kompolnas larinya kemana juga tidak jelas. Dulu kita bawa kasus Novel Baswedan mereka juga investigasi, mereka janji tiga minggu kalau tidak dipanggil Kapolri mereka akan umumkan ke publik tapi tidak diumumkan juga. Kasus Cebongan ketika Kapolda Yogyakarta membiarkan atau justru sengaja menempatkan empat orang di LP Cebongan, sikap Kapolda memberi klarifikasi ngomong ke media selesai tidak ada tindak lanjut. Memang ada satu situasi yang tidak hanya satu faktor yang memang saling terkait atau memang setiap unsur di dalam faktor itu diciptakan kenyamanan buat polisi untuk lepas terhindar, tidak tersentuh pada kontrol yang efektif dan signifikan supaya mereka bisa berubah.

Artinya harus sering diingatkan?

Sebetulnya bukan harus diingatkan dan itu sudah terjadi. Diskusi ini bagian dari sebuah kontrol publik dan diskusi tentang polisi terjadi tiap hari, karena memang situasinya setiap hari melibatkan polisi sebagai bagian dari peran aktif atau gagal dalam pelanggaran HAM itu. Tetapi sebetulnya masalahnya kemampuan mereka dan kemampuan di luar mereka untuk menciptakan sebuah institusi, sistem penegakan hukum, dan perlindungan keamanan menjadi baik yang harus ditangani oleh polisi. Polisi ini agak unik, ketika semua instrumen Orde Baru itu didemistifikasi justru di hari-hari awal polisi yang diglorifikasikan, diunggulkan karena dia dicita-citakan sebagai sebuah institusi yang menyimbolkan kekuatan sipil dalam menegakan hukum. Tetapi kemampuan mereka minim, ketika kemampuan mereka minim, harapan besar, duitnya besar, semua mobilisasi terhadap dukungan mereka besar sekali. Akhirnya banyak digunakan untuk korupsi dan mereka semena-mena dalam melakukan tugasnya sehingga banyak terjadi kekerasan, itu polisi beda dengan tentara dan lainnya.

Terkait kasus-kasus yang banyak menguap apa ada rencana Kontras kembali mengingatkan ke Kompolnas dan polisi?
 
Sebetulnya kalau mengingatkan sudah luar biasa seringnya ya. Bahkan saking seringnya banyak juga hal yang diabaikan, dalam advokasi menyampaikan ide sering minta ke Kapolri dialihkan ke Wakapolri, dialihkan lagi ke Kadiv, diturunkan ke anak buahnya. Itu sudah sering kita menyampaikan kasus, menyampaikan catatan-catatan isu tertentu. Tapi ada juga yang direspon misalnya minggu lalu kita bikin focus group discussion, kita bawa teman-teman aktivis organisasi lingkungan yang punya catatan bagaimana mereka melihat polisi dalam kriminalisasi dan penembakan terhadap masyarakat adat atau petani yang terancam diambil, sama polisi direspon. Tapi misalnya kasus kebebasan beragama sulitnya luar biasa dan saya memberikan catatan khusus buat Kapolri Timur Pradopo ini memang Kapolri yang sangat tidak komunikatif dan cenderung kalau ketemu kelompok-kelompok-kelompok prodem dia memang tidak mau menemui, pasti dikasihnya ke Wakapolri atau kepala divisi.