JPPR: KPU dan Publik Harus Aktif Cermati DPS Pemilu 2014

KBR68H -  Permasalahan dalam pemilu yakni soal daftar pemilih masih saja terjadi di jelang Pemilu 2014. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengungkap, warga negara yang merupakan potensial terdaftar sebagai pemilih nyatanya belum tersentuh. Mereka diantaranya warga Ahmadiyah yang harus terusir dari kampungnya, korban lumpur Sidoarjo, dan kalangan masyarakat lainnya. Apa desakan pemerhati pemilu kepada penyelenggara pemilu soal ini? Simak penjelasan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) M. Afifuddin dalam perbicangan di Program Sarapan Pagi KBR68H, Kamis (11/7).

Apa yang harus disoroti dari pajangan DPS hari ini?

Catatan dari JPPR adalah karena ini masih proses sementara kami yakin banyak sekali pemilih potensial yang bisa jadi belum terekam di DPS. Oleh karena itu kita mendorong baik penyelenggara dalam hal ini KPU dan jajarannya, temasuk juga masyarakat saling aktif untuk mengecek masing-masing. Karena ini masih bisa melakukan perbaikan, masyarakat bisa mengecek apakah sudah terdaftar atau belum.

Pemilih potensial yang seperti apa yang diperkirakan sampai saat ini belum terekam?

Sebenarnya pada wilayah-wilayah yang standar seperti perkotaan, daerah-daerah yang mudah dijangkau sangat mungkin lebih mudah untuk dilakukan pendataan. Tetapi pada daerah-daerah yang mengalami masalah-masalah seperti belakangan ini misalnya bagaimana dengan nasib warga Syiah yang baru pindah ke Sidoarjo dari Sampang apakah mereka sudah terdata juga dan kalau sudah terdata apakah di Sidoarjo atau masih di Sampang. Demikian juga warga di NTB, Merangin Jambi, kemudian korban-korban kekerasan masih banyak juga, termasuk juga warga di perbatasan.

Berapa kira-kira jumlah pemilih potensial yang terancam golput?

Kalau peraturan yang sekarang menuju kepada pendataan yang tetap. Artinya di sistem nanti KPU berupaya untuk mendata, jadi potensi golput atau tidaknya mengacu pada pilkada-pilkada kemarin partisipasi pemilih sangat rendah. Sehingga kita sama-sama memberikan ke semua pihak agar pemilih di 2014 nanti tetap banyak dan dengan demikian banyaknya masyarakat yang memilih akan menambah legitimasi proses pemilu itu sendiri. Kalau dari lihat pilkada belakangan Sumatera Utara dan Jawa Tengah sangat memprihatinkan.

Golput itu terjadi karena tidak terdata atau karena memang tidak mau memilih?

Pertama salah satu cara warga memilih memang harus terdata. Oleh karenanya proses ini menjadi sangat penting  tetapi hening di awal, daftar pemilih menjadi ramai dibicarakan ketika kelompok berkepentingan merasa misalnya partai basis daerahnya banyak pendukungnya yang tidak terdata kemudian dia baru berteriak sementara pada proses awal seperti ini sebenarnya kita saling mengingatkan. Jadi memang kenapa daftar pemilih ini penting karena ini menjadi basis awal warga untuk bisa memilih, karena aturannya begitu.

Kalau anda lihat dengan yang seperti ini apakah pemilih golput tahun 2014 akan lebih tinggi?

Tentu dari sisi kami kita sangat berharap partisipasi pemilih tinggi. Kalau KPU memasang target 75 persen pemilih di hari H nanti maka itu sebenarnya target yang luar biasa berat. Karena tren di pemilihan legislatif juga turun terus, paling  tinggi di tahun 1999 sampai 90 persen turun terus sampai 70 persen.

Apa yang harus dilakukan KPU, saya kira KPU harus menggaet banyak pihak misalnya segmentasi kita untuk pemilih macam-macam untuk daerah perkotaan dan kelas menengah yang familiar dengan media sosial. Misalnya gaung soal pendataan pemilih bisa disuarakan lewat media sosial dan ini bisa jadi sangat efektif misalnya orang-orang yang sangat sibuk itu bisa ngecek keberadaan namanya dalam DPS.

Tetapi bagaimana dengan orang-orang di pedalaman, JPPR beranggapan bahwa karena masyarakat kita juga budaya paternalistiknya masih ada misalnya ketika masyarakat masih menganggap tokoh agama atau tokoh adat lokal itu menjadi penting, akan sangat baik kalau mereka kemudian menghimbau masyarakat yang belum terdata kemudian mengecek data dirinya sendiri untuk DPS ke petugas. Misalnya bagi segmentasi pemilih pemula saya kira KPU juga bisa melakukan model sosialisasi yang gaya-gaya alay begitu. Karena anak-anak muda ini tinggi sekali potensi pemilihnya karena data terakhir kategori 17 tahun sampai 30 tahun itu 46 juta ini jumlah yang luar biasa.

Anda melihat petugas KPU selama ini aktif untuk mendata ulang warga atau seperti apa?

Ada sebagian yang aktif. Soal aktif atau tidak itu terkait beban kerja dia, beban kerja yang kita tidak tahu berapa mereka mendapat support sementara di tingkat pendataan misalnya 3-4 orang. Tetapi juga yang kita catat dalam proses ini adalah dalam proses pendataan seperti ini tahapan yang sangat krusial, kami melihat posisi Bawaslu sebagai penyelenggara malah absen dalam proses ini. Karena mereka belum punya pasukan di tingkat kecamatan, Panwaslu di tingkat kabupaten yang jumlahnya tiga orang itu akan berat sekali. Ini mestinya saling mengingatkan juga bahwa begitu proses sudah berjalan, Bawaslu juga menyiapkan langkah-langkah untuk memantau proses yang sedang berjalan.