Gerindra: Pilpres Hanya Akan Diikuti Tiga Calon

KBR68H, Jakarta - Banyak partai yang ikut pada pemilu 2014 menolak pemberlakuan Presidential Threshold (PT) 20 persen seperti yang diatur oleh UU Nomor 42 tahun 2008 tentang pilpres. Penolakan itu terutama datang dari partai menengah yang memiliki elektibilitas tak tinggi. Hanura, PPP, dan PKB menolak atas pemberlakuan Presidential Threshold. Menurut ketiga partai itu, dengan adanya Parlementary Threshold 3,5 persen, maka partai yang lolos di parlemen memiliki hak yang sama untuk mencalonkan capres dan cawapresnya masing-masing. Setelah UU Pilpres tidak direvisi, apa yang akan dilakukan parpol yang menolak? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Arin Swandari dengan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat dalam program Sarapan Pagi.

Setelah tidak lagi dibahas lalu apa yang akan dilakukan Partai Gerindra?

Kita sudah membahas RUU Pilpres ini lebih dari satu tahun dan sudah lebih dari 100 pasal yang kita perbaiki, kita sesuaikan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum, kita sesuaikan dengan banyak putusan Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya. Sebenarnya hanya tinggal satu pasal saja yang belum bisa disepakati yakni menyangkut presidential threshold. Ini kita bawa kemarin dalam rapat antara pimpinan fraksi dengan pimpinan DPR, tetapi tidak bisa dihasilkan kesepakatan sehingga dikembalikan lagi ke badan legislasi untuk membahasnya. Jadi bagi kita tetap menginginkan agar Revisi Undang-undang Pilpres yang sudah menyepakati ratusan pasal yang sudah dengan susah payah kita laksanakan tugas Undang-undang ini ya kita harus putuskan, jangan diambangkan. Kalau satu pasal yang belum bisa kita sepakati ya kita putuskan bagaimana kita menyelesaikan itu, itu sikap kita agar supaya masyarakat bisa tahu. Karena ini sudah berpuluh kali jadi berita tapi orang bertanya-tanya kok sudah bertahun-tahun dibahas tidak selesai.
 
Anda melihat ini akan menutup peluang dari masyarakat untuk mendapatkan lebih banyak lagi pilihan?

Sebab kalau menggunakan Undang-undang yang lama dengan 20 persen anggota DPR jadi 25 persen suara pemilih paling banyak calon presiden yang akan datang hanya tiga pasangan saja. Kalau melihat posisi politik sekarang ya kira-kira tidak beda dengan Ibu Megawati, Prabowo, Aburizal Bakrie. Tidak lagi muncul orang-orang yang diharapkan seperti tokoh reformis, tidak memiliki partai tetapi memiliki semangat pembaruan.

Terlepas dari nama Prabowo yang diusung Partai Gerindra, apakah dengan tertutupnya peluang ini maka kemudian Partai Gerindra mencoba mengalihkan pandangannya siapa yang akan didukung di pilpres mendatang?

Kalau Gerindra tetap akan mengusung Pak Prabowo.

Akan melobi partai lain untuk mendukung Pak Prabowo?

Kita akan berusaha maksimal mendapatkan suara lebih dari 20 persen agar Pak Prabowo bisa kita usung menjadi calon presiden.

Berarti tidak risau dengan batalnya revisi ini ya?

Sekarang partai lain yang 20 persen hanya Demokrat tapi Demokrat sekarang kecenderungannya sedang kejeblos. Sedangkan PDIP dan Golkar hanya 4 persen dan sulit mendapat 20 persen. Maka semua partai kelihatannya akan sulit mendapatkan 20 persen pada pemilu yang akan datang, sehingga semuanya berlomba-lomba untuk mencari kawan untuk berkoalisi. Oleh karena itu kita melihat peluang daripada tokoh-tokoh reformis yang tidak memiliki dukungan partai yang besar akan sulit untuk melakukan kesempatan menjadi calon presiden. Ini tentu tidak disukai oleh masyarakat banyak menurut pengamatan kita. Karena berkaca dari kasus Jokowi-Ahok, kalau persyaratan menjadi calon gubernur 20 persen maka Gerindra dan PDIP tidak ada suaranya 20 persen. Tapi karena calon gubernur itu 15 persen maka bisa Gerindra dan PDIP mendukung Jokowi-Ahok.