Deklarasi Wiranto-HT di RCTI, Bawaslu Tak Bisa Jatuhkan Sanksi ke Hanura

KBR68H, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengaku tidak bisa memberikan sanksi kepada Partai Hanura terkait penggunaan media televisi untuk penayangan langsung deklarasi Wiranto dan Hari Tanoesoedibjo sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, hal ini karena belum ada aturan khusus dari Komisi Pemilihan Ummum KPU yang mengatur penggunaan media untuk kepentingan politik menjelang pemilu. Daniel Zukhron mengatakan Bawaslu hanya bisa memberikan sanksi jika dalam deklarasi tersebut ditemukan unsur kampanye calon legislatif.

"Terkait dengan penggunaan televisi untuk iklan-iklan yang sifatnya "bukan pemilu legislatif" tapi pada dasarnya adalah bagian dari kampanye politik. Sehingga kemudian Bawaslu, KPU dan KPI itu pernah mendiskusikan ini. Kita mendorong agar peraturan KPU segera dibuat," ujarnya dalam program Sarapan Pagi KBR68H, Rabu (3/7)

Anggota Bawaslu Daniel Zuchron juga mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan KPU untuk segera mengeluarkan aturan tentang program siaran televisi yang berhubungan dengan kepentingan kampanye partai politik.

Kata dia hal ini sangat penting mengingat sejumlah bos media di Indonesia berafiliasi pada partai politik tertentu. Saat ini sejumlah petinggi partai politik peserta pemilu 2014 memiliki stasiun siaran televisi swasta seperti Surya Paloh pemilik MetroTV, Aburizal Bakrie pemilik Viva News Grup dan Hari Tanoe pemilik MNC Grup.

Editor: Suryawijayanti