KBR, Jakarta - Pemerintah telah mengkaji rencana untuk tidak menjual BBM bersubsidi pada hari libur dan akhir pekan. Rencana pemerintah dilakukan untuk menekan membengkaknya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
(Baca juga: DPR Setuju BBM Bersubsidi Tak Dijual di Hari Libur)
Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM tentang pedoman teknis perlindungan konsumen minyak dan gas sektor hilir. Salah satu dampaknya adalah munculnya pasar gelap penjual (BBM).
(Baca juga: YLKI Tolak Rencana Pemerintah Soal BBM Bersubsidi)
Simak perbincangan Sudaryatmo dalam perbincangan dalam Program Sarapan Pagi KBR (28/5), berikut ini.
Ada wacana meliburkan penjualan BBM subsidi di hari libur. Apakah Anda melihat ini bisa dilaksanakan?
“Jadi kalau mengacu ke Peraturan Menteri ESDM tentang pedoman teknis perlindungan konsumen minyak dan gas sektor hilir, usulan ini justru bertentangan. Karena di dalam Permen dikatakan harus menjamin ketersediaan, artinya pelayanannya tidak boleh terputus. Jadi kalau hari Minggu libur itu pelayanannya terputus, YLKI keberatan terhadap rencana ini. Di YLKI akan lebih fair kalau harganya naik kalau barangnya ada, kalau barangnya ada tapi di-stop justru mendorong pasar gelap. Sementara karakter kebutuhan bahan bakar itu berkelanjutan. Jadi menurut saya pemerintah itu di dalam konteks reformasi kebijakan subsidi BBM itu setengah hati.“
Siapa yang bakal terdampak kalau hari libur BBM subsidi ikut libur?
“Artinya kebutuhan itu dipaksa stop karena hari libur sementara karakter kebutuhan BBM itu berkesinambungan dan itu diakui Peraturan Menteri ESDM bahwa pemerintah harus menjamin ketersediaan. Justru ketersediaan itu dihentikan karena aturan, menurut saya Kementerian ESDM itu tidak punya konsep yang jelas tentang reformasi kebijakan subsidi BBM dalam jangka panjang. Ini kebijakan parsial yang tidak menyentuh akar persoalan, justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.”
Walaupun sebenarnya masyarakat bisa membeli pertamax yang harganya lebih mahal tapi tetap ada. Bukankah ini merugikan masyarakat karena di hari libur tidak bisa membeli BBM subsidi?
“Iya kalau pemerintah gentleman pemerintah harus punya roadmap tentang reformasi kebijakan subsidi. Pertama apakah subsidi itu sesuatu yang permanen atau sementara, kalau sementara kapan sih Indonesia bebas dari subsidi BBM. Jadi kalaupun jalan tengah subsidi tetap dipertahankan tapi khusus transportasi publik. Jadi kendaraan pribadi sebenarnya tidak layak disubsidi, tidak banyak negara yang memberi subsidi BBM untuk bahan bakar apalagi energi fosil ditambah lagi barang impor disubsidi. Ini kebijakan publik yang salah kaprah dan pemerintah tidak berani masuk ke jantung persoalan, cuma berputar di pinggiran dari pembatasan, terus ini Sabtu-Minggu tapi akar persoalannya tidak disentuh.”
(Baca juga: Dua Skema Penghematan BBM Tidak Efektif)
Anda menilai ketika ini dijalankan apakah akan berjalan atau tidak?
“Posisinya apa yang dilakukan ESDM itu yang penting ada kebijakan walaupun kebijakan itu tidak menyentuh akar persoalannya. Tapi apa yang dilakukan itu parsial, di pinggiran saja dan dalam catatan YLKI itu wacana kesekian kali ESDM yang tidak pernah terwujud. Sebenarnya peta jalan kebijakan subsidi BBM ke depan seperti apa, kalau dihapus berapa tahun lagi. Ini justru lebih mendasar dan harus dikomunikasikan kepada publik, parlemen khususnya. Karena kebijakan subsidi BBM itu juga keputusan politik yang melibatkan parlemen dan saya tidak melihat hiruk pikuk pilpres ada capres yang tegas dalam konteks subsidi BBM.”
