TV Milik Surya Paloh, Ical, dan HT Kena Sanski KPI

KBR, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia akan menjatuhkan sanksi administrasi kepada lima stasiun televisi terkait pelanggaran penyiaran berita dan iklan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketua KPI, Judhariksawan mengatakan, kelima stasiun televisi tersebut adalah Metro TV, TV One, Global TV, RCTI, dan MNC TV. Kata dia, kelimanya terbukti melakukan pelanggaran penyiaran dengan tidak memberikan porsi yang sama kepada kedua calon presiden.

Padahal kata dia, menurut undang-undang penyiaran, lembaga peyiaran harus netral dan memberikan porsi yang berimbang kepada siapapun yang akan beriklan termasuk juga dalam pemberitaannya.

“Kami mencermati bahwa ternyata memang lembaga penyiaran masih ada kecendrungan untuk menyajikan hal-hal yang sifatnya tidak proposional. Untuk KPI telah mengeluarkan peringatan kepada lembaga penyiaran yang kami maksud, itu ada 5 lembaga penyiaran. (Siapa saja itu pak?) Metro TV, TV ONE dan MNC Group," kata dia di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (3/6).

"Kami akhirnya mempelajari rekaman program dari tanggal 15 sampai 25 Mei yah, dan menemukan memang bahwa program jurnalistik kelima lembaga penyiaran tersebut cenderung tidak proposional dan ada ketidakberimbangan bahasa sederhananya,” lanjutnya.

Judhariksawan menambahkan, sanksi pencabutan izin siar juga bisa saja dijatuhkan kepada stasiun televisi apabila stasiun televisi tersebut mengabaikan peringatan sebelumnya yang dilayangkan oleh KPI. Menurut data yang dihasilkan oleh KPI, Metro TV terbukti memberikan porsi yang lebih banyak kepada pasangan calon Jokowi-JK dibandingkan pasangan calon Prabowo-Hatta.

Metro TV juga memberikan porsi durasi iklan yang lebih panjang kepada pasangan calon Jokowi-JK dibanding Prabowo-Hatta. Begitu juga sebaliknya, TV One, RCTI, Global TV dan MNC TV yang memberi ruang lebih banyak kepada Prabowo-Hatta dibanding Jokowi-JK dalam pemberitaan dan iklan.

Editor: Pebriansyah Ariefana