KBR, Jakarta – Dugaan pengerahan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk meminta warga mendukung salah satu calon presiden dinilai telah mencederai reformasi di tubuh TNI.
Juru bicara tim kampanye nasional Jokowi-JK Anies Baswedan meminta TNI dan Polri tetap menjaga netralitas di Pemilu Presiden 2014.
“Ini mencederai ikhtiar yang sudah dijalankan dengan amat baik sejak 1998,” kata Anies di markas tim kampanye pemenangan Jokowi-JK di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6).
Anies juga meminta kedua institusi untuk mematuhi perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Panglima tertinggi. Jika pengerahan Babinsa betul terjadi, menurut Anies, pimpinan TNI harus memberikan sanksi bagi anggotanya.
“Karena itu kita ingin memastikan bahwa perintah presiden dijalankan dengan baik, seluruh aparat berdisiplin, dan jika ada yang terlibat dalam intimidasi, dalam mengarahkan, maka pimpinan punya tanggung jawab untuk meluruskan.”
(Baca juga: TNI Belum Bisa Ungkap Anggota Babinsa yang Terlibat Pilpres)
Sebelumnya beredar kabar telah terjadi pengarahan pemilihan pasangan Prabowo-Hatta yang dilakukan Babinsa terhadap warga Jakarta Pusat. Juru Bicara TNI Mochammad Fuad Basya mengatakan prajurit tersebut berpangkat kopral dan diklaim bekerja sendirian. Bawaslu sudah mengizinkan TNI untuk menindak pelaku sesuai ketentuan hukum di internal TNI. Apabila oknum Babinsa tersebut terbukti, maka bisa dipecat dari kesatuannya.
Editor: Citra Dyah Prastuti
