KBR, Jakarta – Dalam debat capres-cawapres perdana malam ini (9/6), calon presiden Joko Widodo mengaku tak alergi dengan pemekaran wilayah.
“Tempat yang memang perlu dimekarkan dalam rangka lebih mengembangkan daerah itu, tidak masalah. Jika sudah dimekarkan dan tidak bisa mandiri, maka itu bisa ditarik dan dihapuskan lagi.”
Yang penting, tegas Jokowi, adalah pengawasan.
“Pemberiannya diperketat, dicek yang betul dan jangan sampai ada lobi-lobi.”
Prabowo mengajukan pertanyaan penajaman untuk jawaban Jokowi tersebut dengan menanyakan soal kriteria yang dipakai untuk menetapkan apakah suatu daerah perlu dimekarkan atau tidak. “Apakah jumlah penduduk? Atau luas wilayah?” tanya Prabowo.
Begini jawaban Jokowi.
“Potensi ekonomi yang ada, apakah bisa menopang daerah itu untuk mandiri? Apakah ada pendapatan asli daerah yang bisa menggerakkan ekonomi di sana? Apakah dengan buka daerah baru, rakyat dapat manfaat? Atau hanya elitnya yagn dapat manfaat? Karena banyak hanya elit yang dapatkan manfaat.”
Soal luas wilayah juga jadi pertimbangan. “Jika daerah yang luas hanya dipegang satu bupati, itu akan sangat kurang dalam rangka melayani rakyat. Tidak akan efektif dan efisien.”
Apa pun pertimbangannya, kata Jokowi, dasar utama adalah manfaat bagi rakyat.
“Intinya adalah pemanfaatan bagi rakyat, bukan memberikan keuntungan pada elit yang ada.”
Jusuf Kalla sepakat dengan pasangannya, dengan memberikan catatan pengawasan yang penting bagi setiap daerah yang dimekarkan.
“Jika efeknya jelek, harus bertindak. Kalau perlu, satukan lagi.”
