Prabowo Akan Diam Saja Meski Surat Pemecatannya Beredar

KBR, Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto tidak akan mengklarifikasi beredarnya surat rekomendasi pemecatan dirinya dari militer. Surat itu sebelumnya beredar luas di media sosial.

Wakil Sekjen partai Gerindra, Abdul Haris Babihoe, pihaknya maupun Prabowo menilai surat itu tidak ada kaitannya dengan pencapresannya saat ini. Gerindra justru mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjelaskan kepada publik mengapa surat rekomendasi tersebut bisa bocor di media sosial.

"Dokumen itu adalah dokumen negara, milik TNI. Jadi mereka yang harus menjelaskan. Apakah benar dokumen itu? Prabowo tidak punya kapasitas untuk menjelaskan. TNI lah yang harus memberikan pandangan, benar atau tidak. Apakah produser disesuaikan dengan betul," kata Abdul Haris kepada KBR (11/6).

Sementara itu menurut pengamat, tersebarnya dokumen rahasia sebagai cara masing masing capres untuk mengincar suara pemilih mengambang atau swing voters. Pengamat politik, Andi Syafrani mengatakan, jumlah pemilih mengambang saat ini mencapai lima hingga 10 persen. Karenanya masing-masing kubu berharap bisa menggaet suara pemilih mengambang dalam Pilpres 2014.

"Angka inilah yang disasar bagi kelompok yang memunculkan isu miring, sehingga margin tipis itu bisa beralih ke salah satu capres. Dalam konteks head to head seperti ini, selisihnya tidak jauh. Makanya kelompok ini, dengan adanya lima persen akan disasar melihat pasangan calon dan timnya mendalam. Maka dimunculkan isu-isu miring," kata Andi.

Sebelumnya beredar dua dokumen rahasia di media sosial. Salah satu dokumen itu yakni pemecatan Prabowo Subianto dari militer lantaran terlibat dalam penculikan aktivis 97-98. Sementara dokumen yang lain menyebut, bekas Kepala BIN Hendropriyono terkait kasus tewasnya aktivis HAM Munir pada 2004.

Dalam bocoran itu dibeberkan adanya beberapa pertemuan yang melibatkan Hendropriyono untuk rencana pembunuhan aktivis HAM Munir.

Editor: Pebriansyah Ariefana