Perludem: Banyak Penyalahgunaan Fasilitas Negara Saat Kampanye Pilpres

KBR, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menemukan banyak kepala daerah yang memanfaatkan fasilitas negara saat kampanye Pemilu Presiden. Wakil Direktur Perludem, Veri Junaedi menyebut daerah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan paling banyak melanggar aturan kampanye. Selain itu, Perludem juga menemukan banyak program-program sumbangan pemerintah daerah yang sudah ditempeli stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden. Perludem juga menemukan praktik pengerahan PNS untuk mendukung salah satu capres.

"Tapi beberapa jaringan kami di daerah, sudah mulai mengendus informasi. Misalnya ada perintah dari bupati tertentu kepada lurah misalnya atau kepada desa untuk mereka memilih calon tertentu. Ini baru informasi awal yang muncul, jadi ketika kami ke daerah dan bertemu dengan jaringan kita coba gali informsi itu, dan teman-teman sudah mulai mengendus informasi itu. Makanya kami meminta supaya teman-teman bisa fokus untuk isu netrailitas birokrasi dan penggunaan fasilitas negara," ujar Veri dalam perbincangan Sarapan Pagi di KBR.

Wakil Direktur Perludem, Veri Junaedi menambahkan, mereka masih mendalami temuan-temuan pelanggaran itu. Jika terbukti, perludem akan melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawasalu).

Kampanye Pemilu Presiden sudah berlangsung selama dua pekan. Dalam dua pekan itu Bawaslu Jawa Tengah menemukan 8.991 dugaan pelanggaran. Sementara Bawaslu Pusat masih menunggu laporan-laporan dari lembaga pengawas di daerah. (Baca: Aturan Tak Jelas, KPI Akui Sulit Tindak Pelanggaran Kampanye Pilpres)
 
Editor: Sutami