Pengamat: Kebocoran Surat Pemecatan Prabowo Bukan Hampanye Hitam

KBR, Jakarta - Pembocoran dokumen negara yang menyebut masa lalu salah satu capres bukanlah sebuah kampanye hitam. Pasalnya menurut Pengamat politik, Andi Syafrani, sebagai calon pejabat publik, seseorang harus siap untuk dikuliti pribadinya.

Termasuk latarbelakang kehidupannya. Ia justru menilai, pembocoran dokumen itu bisa dijadikan ajang untuk mengklarifikasi informasi tersebut. Karenanya, ia menyarankan kepada salah satu capres agar berbicara terbuka kepada masyarakat dan tidak menutup-nutupinya.

"Kalau itu adalah bicara tentang informasi yang menyangkut kapasitas pribadi, itu sesuai sah-sah saja. Karena yang namanya pejabat publik, dia tidak imun. Dia harus siap diserang kapasitas dirinya. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di luar negeri juga. Di sana lebih vulgar. Dia harus siap dikuliti, ditelanjangi. Sehingga masyarakat tahu betul siapa dia sebenarnya," kata Andi kepada KBR (11/6).

Di media sosial, beredar surat Keputusan Presiden (Kepres) terkait pemberhentian Prabowo Subianto dari militer. Surat rekomendasi pemecatan Prabowo itu tertuang dalam surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP.

Surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada 21 Agustus 1998 oleh Ketua Dewan Kehormatan Perwira Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo, Sekretaris Letjen TNI Djamari Chaniago, Wakil Ketua Letjen TNI Fahrul Razi, anggota Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, dan anggota Letjen Yusuf Kartanegara.

Editor: Pebriansyah Ariefana