Pemkot Surabaya: 22 Lokalisasi Akan Deklarasi Penutupan

KBR, Jakarta – Lokalisasi Dolly di Surabaya ditutup kemarin. Walikota Tri Rismaharini tetap pada niatnya itu, meski mendapat tentangan dari kelompok yang tidak mau lokalisasi yang sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda itu.

Koordinator LSM Pendamping Anak dan Pekerja Seks di lokalisasi Dolly, Joris Lato dalam Program Daerah Bicara KBR mengatakan pemerintah kota Surabaya berpandangan sempit dalam menilai Gang Dolly.

“Menutup lokalisasi hanya akan memberi kesempatan pembukaan lokalisasi yang baru dan bahkan tidak akan terkontrol keberadaannya,” ujarnya.

Seharusnya, Pemkot Surabaya memperbaiki mental dan menjamin kepastian hidup selanjutnya para PSK terlebih dahulu sebelum menutup lokalisasinya. Jika itu dilakukan, menurut Joris, aktivitas di Gang Dolly akan berhenti dengan sendirinya.

“Siapa sih yang mau jadi PSK, menurut saya tidak ada. Menurut pengalaman saya, kebanyakan orang yang ada di dalam lokalisasi butuh proses yang panjang untuk berubah. Biasanya tingkat pendidikan menjadi faktor utama sulitnya proses prubahan tingkah laku dilakukan,” ujarnya.

Jerry dari Komisi Penanggulangan Aids Nasional mengatakan pembubaran lokasi prostitusi Dolly akan membuat penyebaran HIV/AIDS di Surabaya tidak terkendali.

”Saya tidak yakin penutupan Dolly, bukan solusi pemberhentian praktek lokalisasi dan bahkan akan menyebar kemana-mana. Pemda harus memastikan penyebaran PSK setelah Dolly ditutup. Agar penyebaran HIV/AIDS juga bisa dikontrol oleh pemerintah,” ujarnya.

Kata dia, belum ada satu daerah pun di Indonesia yang berhasil meredam praktek prostitusi hanya dengan cara menutup lokalisasi. “Lokalisasi di daerah manapun. Pasalnya, yang ada hanyalah perpindahan PSK dari tempat yang ditutup ke tempat lain,” ujarnya.

Praktek prostitusi, menurut Jerry, sebenarnya bukan masalah daerah yang harus ditangani oleh daerah itu saja. Butuh campur tangan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, lebih dari sekedar memberi anggara.

“Uang bukan solusi selama penggunaan uang itu tidak diajarkan. Harusnya pemerintah memberikan pendampingan dan jangan menjustifikasi soal status si PSK,” ujarnya.

Pekerja seks komersial (PSK) merupakan korban. Sudah menjadi kewajiban negara untuk memastikan jaminan kehidupan layak bagi mereka apabila ada ketentuan penutupan lokalisasi.

”Mereka adalah objek pemerasan negara atas nama pajak, baik itu pajak penghasilan, pajak hiburan maupun pajak lain. Pemerintah hanya memikirkan image lokalisasi yang negatif, bukan untuk menyelamatkan penghuninya,” ujarnya.

Menanggapi komentar kontra keduanya, Juru Bicara Pemerintah Kota Surabaya, Anom Surahno membantah hanya sekedar memberikan uang kepada PSK dan Mucikari agar mau menghentikan aktivitasnya di Gang Dolly.

“Bantuan juga akan terus kami berikan sampai akhirnya mereka bisa hidup mandiri dengan usaha barunya,” ujarnya. Bantuan selain uang itu berupa berbagai macam keahlian sesuai kebutuhan dan minat para PSK dan mucikari. Itu juga akan diberikan terus sampai bisa hidup mandiri dengan profesi barunya.

Anom Surahno mengklaim sudah tidak ada persoalan tersisa dari penutupan Dolly. “Yang dikhawatirkan soal ada perlawanan, justru malah tidak terjadi sampai hari ini, dan saya harapkan tidak akan terjadi kedepannya,” ujarnya. Menurutnya, yang menolak penutupan Dolly selama ini hanya pihak lain yang menggantungkan hidup pada aktivitas Dolly, “Seperti tukang rokok, tukang laundry, dan lain-lain,” ujarnya.

Anom mengakhiri pembicaraan dengan mengatakan ada sekitar 22 lokalisasi lain di Surabaya yang mendeklarasikan penutupannya, “Ini bukti kalau banyak warga Surabaya yang menginginkan wilayahnya bersih dari praktek tersebut,” ujarnya.

Editor: Fuad Bakhtiar