Migrant Care: Pemulangan TKI Murah Merugikan Pekerja Migran

KBR, Jakarta - LSM perlindungan buruh migran Migrant Care menilai program pemulangan TKI berbiaya murah yang digagas pemerintah merugikan pekerja migran. Seharusnya mereka dipulangkan dengan gratis dan aman.

Karena menurut Koordinator Migrant Care, Anis Hidayah, sejak 2004 sudah dibentuk Satgas Pemulangan TKI bermasalah yang dikoordinasi Kemenkokesra. Satgas ini bertugas menangani pemulangan TKI secara gratis, mulai dari Malaysia hingga ke pelabuhan asal TKI.

Selain itu, Anis menganggap program pemulangan TKI murah ini tidak akan menyelesaikan masalah buruh migran Indonesia di Malaysia.

Kita simak perbincangan Anis Hidayah selengkapnya dalam Program Sarapan Pagi KBR (24/6) berikut ini. 

Ada yang menyebutkan bahwa ini ada yang diuntungkan. Kalau Anda melihat siapa yang diuntungkan?

“Saya kira penempatan TKI ke luar negeri seluruh tahapannya yang paling utama adalah cetak uang. Siapa yang diuntungkan yang pertama tentu pihak yang melakukan bisnis penempatan baik agen di dalam negeri maupun di luar negeri. Kedua tentu saja negara dan saya kira ada oknum pemerintah yang juga bermain dalam hal ini. Di sisi lain sindikat perdagangan orang dalam penempatan buruh migran juga sangat terorganisir luar biasa dan itu juga keuntungan yang mereka raup, penegakan hukum saya kira sangat lemah di bidang itu. Sehingga praktik-praktik industri penempatan itu terus menguat yang berakibat pada lemahnya pelayanan, pengawasan bahkan tingkat keselamatan buruh migran sangat lemah dalam hal itu termasuk hilangnya nyawa.”

Indonesia sepertinya tidak menolak program pemulangan biaya murah ini. Menurut Anda apakah seharusnya kita menolak dan kita memulangkan sendiri para TKI atau seperti apa?

“Sebenarnya sejak 2004 ada satgas pemulangan TKIB (Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah) dari Malaysia yang dikoordinasi Kemenkokesra. Saya kira ini juga harus dipertanyakan sejauh mana efektivitas satgas yang dibentuk SBY untuk menangani pemulangan TKI secara gratis, mulai dari Malaysia ke pelabuhan-pelabuhan di perbatasan hingga dari pelabuhan ke daerah asal masing-masing. Tetapi faktanya mereka tetap pulang dengan biaya sendiri tetapi dengan tingkat standar yang sangat lemah. Bahkan seharusnya kapal yang tidak ditumpangi oleh penumpang  yang harusnya untuk barang itu dipakai selama ini sehingga banyak terjadi kecelakaan yang tenggelam dan sebagainya. Itu terjadi terus menerus dalam setahun bisa 3-4 kali kecelakaan yang serupa.”

Artinya program itu terhenti atau tidak lagi digunakan?

“Saya kira pertama tentu tidak ada monitoring dan evaluasinya bagaimana jalannya satgas itu menangani persoalan TKI yang pulang dari Malaysia. Kedua juga pembiaran, karena sama-sama tahu bahwa ada penyelundupan orang, praktik perdagangan orang, ada kerja-kerja pengawasan yang tidak bekerja, penegak hukum yang tidak bekerja. Tetapi kedua negara sama-sama melakukan pembiaran terhadap praktik itu dan dilihat sebagai sebuah peristiwa biasa sehingga kalau muncul masalah seperti kapal tenggelam dianggap kecelakaan. Padahal tidak itu sebenarnya sistematis kalau melihat kebijakannya yang tidak ada standar untuk itu.”

Kalau ini pembiaran kemudian setiap tahun ada program pemulangan ini sebetulnya tidak menyentuh masalah. Akar masalah adanya praktik pengiriman buruh migran tanpa dokumen, kalau akarnya tidak diselesaikan tahun depan pun bakal ada semacam ini lagi ya?

“Iya itu salah satu masalah pemerintah bahwa selama ini kalau apa yang dilakukan pemerintah dalam merespon masalah buruh migran itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Karena tidak akan pernah selesai mereaksi terhadap masalah yang muncul tetapi tidak pernah menyentuh sebab dari masalah. Kita selama ini berkutat tetapi apa sebab masalahnya tidak pernah dituntaskan yang itu masalahnya ada di dalam negeri dan juga ada di dalam bagaimana kualitas hubungan kerja sama kita dengan Malaysia ini tidak pernah dievaluasi, dianggap baik-baik saja padahal masalahnya dimana-mana.”

Program ini di satu sisi bermanfaat bagi para buruh migran, memang di sana mau pulang tapi tidak punya biaya dan kalau pulang secara resmi juga pasti akan ditangkap. Menurut Anda masih boleh dilanjutkan tidak dengan tetap memperhatikan akar masalahnya?

“Saya kira di sisi yang lain pemerintah Indonesia itu juga apa yang dilakukan Malaysia baru-baru ini ada yang namanya suatu perusahaan swasta yang mengurus pemulangan TKI yang bermasalah yang sangat mahal biayanya. Kalau lewat jalur murah resiko tenggelam, meninggal, dan sebagainya tanpa diurus negara maka ada alternatif lain yang dibangun oleh Malaysia. Itu sangat mahal dimonopoli oleh satu penerbangan tertentu dan itu juga belum ada jaminan sepenuhnya. Jadi solusi yang ditawarkan dua-duanya sangat tidak menguntungkan buruh migran bahkan banyak ruginya bagi mereka.”

(Baca juga: Lagi, Kapal Yang Ditumpangi TKI Tenggelam di Malaysia)

Anda mau menyebutkan bahwa ini sebetulnya masih jadi lahan bisnis baru?

“Betul. Karena saya sendiri minggu kemarin ke Kuala Lumpur dan saya datangi langsung wilayah operasinya perusahaan yang memulangkan TKI tak berdokumen itu ngeri sendiri. Sangat mahal, kalau tidak lewat jalur itu ya lewat jalur yang orang bisa meninggal kapan saja.”

Berapa biayanya?

“Itu bisa sampai Rp 12 juta dan yang paling mahal jasa buat mereka sekitar Rp 5 juta sampai Rp 7 juta.”

Pihak-pihak yang mengelola pihak mana saja?

“Itu perusahaan swasta di Malaysia yang tentu ada izin dari pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia tahu itu. Saya dapat kabar yang perlu dikonfirmasi juga, KBRI terkoneksi dengan ini. Ini bahaya sekali jadi privatisasi betul. KBRI terindikasi ada koneksi dengan pemulangan lewat Iman Resources Sdn Bhd ini.”

Keterkaitannya apa?

“Memperbolehkan dan saya dengar juga akan buka counter juga di perusahaan itu. Seharusnya KBRI yang memfasilitasi pemulangan itu dengan biaya yang minim, subsidi atau gratis sama sekali. Bukan mengamini juga membuka pelayanan di sana, artinya negara memang tidak ada.”

Jadi bahan sapi perahan baru ya?

“Betul.”

Tidak ada solusi jangka pendek?

“Solusi jangka pendeknya saya kira pemulangan gratis. Karena anggaran untuk TKI bermasalah juga ada, bagaimana kemudian politik anggaran juga harus diperkuat di parlemen. Mengantisipasi kondisi setiap negara berbeda, Malaysia khusus saya kira juga bagaimana politik anggarannya juga harus menjawab persoalan yang muncul di sana sehingga tidak ada lagi KBRI mengatakan tidak ada anggaran. Karena itu memang harus disediakan oleh pemerintah, itu dampak dari lemahnya kebijakan sistem penempatan buruh migran.”

Apakah Anda melihat di akhir masa jabatannya SBY ada warisan yang baik bagi sejarah TKI?

“Saya sulit mencatat. Jadi ada satu hal yang progresif ratifikasi konvensi buruh migran karena itu kebutuhan mendasar legislasi nasional. Tetapi begitu kita lihat bagaimana prosesnya berlangsung ternyata itu pencitraan juga karena Indonesia akan di-review oleh dalam mekanisme UPR kala itu dan satu-satunya konvensi yang belum diratifikasi konvensi buruh migran. Ternyata memang sampai hari ini pasca dua tahun ratifikasi tidak ada upaya apa-apa untuk memastikan seluruh mekanisme penempatan berbasis perlindugan hak asasi manusia termasuk dalam pemulangan. Di ujung masa jabatannya SBY membiarkan Iman Resources itu sebagai salah satu komprador dalam sistem pemulangan TKI yang baru-baru ini dibentuk.”

Migrant Care menyelidiki tidak adanya kemungkinan koneksi Iman Resources dengan penyalur atau perusahaan di dalam negeri?

“Tentu saja ada. Kita belum selesai melakukan siapa-siapa yang terkoneksi di dalam ini, pasti ada keterlibatan agen di sini dan juga agen di Malaysia. Saya kira pihak pemerintah dari kedua negara.”

(Baca juga: Kemenlu: Pelaku Pemulangan TKI Ilegal di Malaysia Kabur ke Indonesia)