KBR, Jakarta – Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Dari judul jabatannya terlihat kalau tugasnya teramat berat, yaitu merancang seluruh konsep pembangunan. Termasuk di dalamnya adalah menerjemahkan visi misi calon presiden terpilih kelak menjadi rumusan pembangunan untuk lima tahun pemerintahan nantinya. Apa saja kerja sang menteri? Simak wawancara dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Armida Alisjahbana.
Sebenarnya seperti apa sih peran Bappenas dan bagaimana Bappenas merumuskan pembangunan yang akan dilaksanakan Kementerian?
“Ada tiga level. Ada yang pembangunan jangka panjang nasional yang sudah jadi Undang-undang yaitu dari 2005-2025 dan itu yang jadi acuan per lima tahunnya. Yang lima tahun adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang sedang kita jalankan sekarang yaitu 2010-2014 sebentar lagi akan ada yang baru menunggu presiden baru 2014-2019. Lalu yang ketiga adalah yang tahunan rencana kerja pemerintah yang diturunkan dari yang lima tahun tadi. Jadi yang lima tahun diambil per tahunnya dan itulah yang kemudian diterjemahkan terutama untuk RAPBN atau budget-nya pemerintah.”
“Selain yang tiga utama tadi juga tentu ada perencanaan-perencanaan yang lain yang lebih spesifik misalnya MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), ada lagi juga rencana aksi yang terkait dengan percepatan pencapaian target MDGs atau perubahan iklim. Kemudian ini yang diterjemahkan diacu oleh kementerian/lembaga, tidak hanya yang sektor pusat tetapi juga daerah. Kalau daerah ini tentu karena kepala daerah dipilih langsung, ada visi misi kepala daerah tetapi bagaimanapun harus nyambung. Ini juga tugas Bappenas bagaimana menyambung bersama-sama daerah.”
Setelah dari Bappenas dirumuskan, konsepnya dimatangkan kemudian diberikan ke kementerian untuk dilaksanakan. Prosesnya bagaimana?
“Jadi saya kasih contoh. Sebentar lagi 2014-2019 ini visi misi dan strategi pembangunan para capres ini sudah keluar itulah yang jadi inti.”
Artinya visi misi yang sekarang beredar para capres itu sudah searah dengan yang selama ini sudah dikonsepkan oleh Bappenas atau nanti itu yang akan ditarik oleh Bappenas untuk ditejamahkan kembali?
“Visi misi itu harus sesuai dengan yang jangka panjang. Jadi di tiap kedua capres tentu mengacu pada itu, nanti siapa yang menang itulah yang diterjemahkan lebih detil. Cuma, tentu visi misi itu dalam tataran yang lebih besar. Oleh karena itu Bappenas sejak tahun lalu sudah menyiapkan bahan-bahannya. Tahun ini kita juga sudah menyiapkann yang namanya rancangan teknokratisnya. Itu kan detil hitungan, data informasi semua ada. Jadi begitu nanti siapa terpilih, visi misi dan strategi pembangunannya tentu yang diambil Bappenas itu yang diterjemahkan detil.”
Kalau kita timbang visi-misi mana yang lebih realistis untuk bisa diwujudkan di antara kedua capres?
“Saya tentu tidak dalami itu. Tentu nanti di Bappenas sudah ada semua data informasi, simulasi, dan sebagainya. Tentu capres ini menawarkan visi misi, ada target tertentu, ada target yang cenderung optimis. Jadi kalau target-target sangat optimis dan tinggi tentu diperlukan, ada sesuatu terobosan-terobosan itu yang harus coba diterjemahkan atau nanti Bappenas memberikan perhitungan mana yang realistis. Itu yang penterjemahan menjadi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) definitif.”
Kalau begitu bagaimana masyarakat harus melihat dan memilih apakah yang lebih realistis atau yang membumbung tinggi?
“Harus ada keseimbangan antara apa yang ingin dicapai, dijanjikan dengan seberapa jauh atau seberapa realistis apa yang dijanjikan itu.”
Tingkat kepatuhan atau pencapaian target seperti apa biasanya?
“Saya rasa UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) yang memonitor implementasi langsung per kegiatan. Kalau kita evaluasi kinerja di level program, di RPJPN. Yang waktu evaluasi jangka menengah sampai dengan 2012 kira-kira yang dapat warna hijau itu kira-kira 66 persen, terus yang lampu kuning sekitar 20 persenan, lampu merah sekitar 10 persen.
Kenapa masih ada lampu merah? Apa penyebabnya?
“Jadi itu waktu tengah paruh waktu ya. Sekitar dua per tiga oke 20 persen lampu kuning, lampu kuning itu yang coba dikejar, lampu merah coba kita kejar minimal sampai lampu kuning.”
“Misalkan yang merah itu pembangunan jalan tol, ada suatu target tapi tidak tercapai. Banyak juga bukan di kewenangan yang bersangkutan, karena seperti begitu tidak hanya sektor itu.
Kalau misalnya pembangunan itu dilaksanakan tetapi ada korupsi di tengahnya itu dapat lampu apa?
“Itu adalah pencapaian saja dibandingkan targetnya.”
Karena korupsi banyak yang hilang targetnya jadi rendah ya?
“Iya itu otomatis akan kelihatan di pencapaian.”
Apakah benar setelah otonomi daerah kemudian wewenang Bappenas ke daerah menjadi semakin sempit?
“Ketika otonomi daerah dijalankan mungkin ada yang berpikir bahwa peran Bappenas itu menjadi lebih ringan. Tetapi ternyata tidak, justru peran ini menjadi lebih penting dalam arti tidak sekadar merencanakan yang level nasional tetapi bagaimana menyambungkan nasional dengan daerah. Jadi kepala daerah punya visi misi itu yang diterjemahkan menjadi RPJPND-nya ya atau juga peran pemerataan pembangunan. Kalau misalkan semua daerah silahkan masing-masing ya mungkin daerah yang belum maju itu bisa masuk.”
