KBR, Jakarta – Kata orang, investasi tak bisa bersandingan dengan lingkungan. Dengan investasi maka pembangunan ekonomi digenjot, dan inilah yang dianggap bisa mengancam keselamatan lingkungan. Tapi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Mahendra Siregar justru hendak mematahkan anggapan tersebut. Bagaimana caranya? Simak wawancara lengkapnya berikut ini.
Bagaimana mempertemukan genjotan investasi itu jangan sampai kemudian meningkatkan juga kerusakan lingkungan?
“Yang pasti tiap rencana investasi apalagi yang agak besar itu membutuhkan kelaikan terhadap kondisi lingkungan. Tapi yang saya ingin garis bawahi hendaknya hal tadi itu betul-betul dilihat dalam perspektif yang juga menguntungkan bagi para investor. Jadi jangan dilihat aspek keberlanjutan liingkungan sekitarnya sebagai beban. Karena apabila kondisi lingkungan tadi tidak dapat dijaga dan berkelanjutan pada akhirnya investasi terkait pun akan berhenti.”
“Saya pertama melihatnya bahwa analisis atau evaluasi dampak lingkungan itu betul-betul harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Langkah-langkahnya itu apabila berkaitan dengan pertambangan atau perkebunan besar ini juga kita harus mau mengatasi persoalan ini dengan transparan dan akuntabel.”
KPK tengah menggagas aturan supaya koruptor yang membuat negara merugi juga harus mengganti dampak yang timbul akibat kerusakan lingkungan dari investasi tersebut. Apakah langkah ini akan menyenangkan para investor?
“Saya rasa tidak kerangka kita mengatakan suka atau tidak. Tetapi kalau itu memang satu kebijakan dan hukum yang berlaku di Indonesia saya rasa semua pihak harus menaati dengan baik, prinsip kedaulatan suatu hukum negara tidak boleh ada yang menolak.”
Gagasan KPK itu kira-kira bisa diwujudkan ya?
“Kalau saya melihatnya justru kita harus menyambutnya itu bukan hanya sebagai satu gagasan KPK. Tetapi harus dilengkapi juga dengan sumber daya manusianya dan juga keahliannya yang memadai meyakinkan bahwa sistem seperti itu bisa berjalan. Misalnya kalau sistem itu diterapkan kemudian ada satu kerugian, itu mesti ada pihak yang bisa melakukan evaluasi atau penilaian secara objektif, independen, profesional dengan kompetensi yang baik. Maka di situ persoalannya siapa yang bisa menentukan, apalagi kalau kemudian proses menentukan itu sendiri yang menjadi persoalan dan kemelut.”
Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, bupatinya menerapkan pengurusan izin dengan nol rupiah tetapi dengan syarat harus ada penyerapan tenaga kerja yang cukup, AMDAL yang benar, dan salah satunya kemudian saat ini masuk proyek smelter. Apakah kira-kira cara ini bisa diterapkan di banyak daerah? Apa yang bisa kita lakukan untuk menularkan apa yang terjadi di Bantaeng?
“Sebenarnya apa yang saya sebutkan baik untuk perizinan online, SIUP TDP disederhanakan itu semua dibarengi dengan biaya nol rupiah. Jadi kalau ada bupati yang melakukan seperti itu saya hanya bisa bilang bagus, selamat, dan teruskan bekerja seperti itu mari kita semua yang lain ikut mencontoh.
