KBR, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membagi tugas dengan KPU Provinsi dan Kabupaten untuk penyelesaian logistik Pemilu Presiden. Anggota KPU Arief Budiman mengatakan KPU pusat bertugas melakukan distribusi logistik ke luar negeri.
"Untuk kebutuhan logistik pemilu presiden dan wakil presiden 2014 itu dilakukan oleh masing-masing level. Ada yang dikerjakan KPU RI, ada yang KPU Provinsi, dan ada yang dikerjakan oleh KPU Kabupaten Kota. Untuk yang dikerjakan KPU Provinsi ada beberapa hal, surat suara 15 paket, formulir 5 paket, tinta 4 paket, template," kata Arief, Rabu (3/6)
Kata dia, saat ini KPU Pusat masih memantau perkembangan persiapan logistik di KPU Provinsi, sebab sejauh ini di 33 provinsi masih dalam proses tender.
"Belum ditentukan perusahaan yang menang tender tersebut," ujarnya.
Meski begitu, ia menargetkan besok sudah dapat penandatanganan persetujuan tender logistik dari perusahaan yang terlibat maupun pihak KPU.
Sementara itu, untuk proses pengiriman akan dilakukan usai penandatanganan kontrak kerjasama. Rencananya, distribusi logistik akan mulai dilakukan pekan depan.
"Nanti kita prioritaskan daerah yang jauh dulu. Lalu kami akan coba distribusi menggunakan jalur-jalur reguler. Kalau tidak tersedia jadwal reguler, maka kita akan pakai pesawat TNI/Polri," pungkasnya.
KPU menyiapkan pagu anggaran untuk logistik Pilpres sebesar Rp 268 miliar. Sementara, setelah membuat daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disesuaikan kebutuhan, dana logistik memakan biaya Rp 70 miliar.
Editor: Antonius Eko
