KBR, Jakarta – Visi misi dari capres-cawapres yang bagus di atas kertas akan menghadapi kendala di lapangan. Moderator debat capres-cawapres malam ini menanyakan apa yang akan dilakukan oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk bisa ‘mengendalikan’ daerah di era otonomi daerah seperti sekarang.
Untuk pertanyaan ini, Joko Widodo menjawab kalau politik anggaran bisa menyelesaikan persoalan ini. “Kalau daerah tidak mau ikut pusat, beri punishment. Kalau daerah berprestasi, beri reward. Buat daerah, ini sudah mengerikan,” tegasnya.
“Inilah politik anggaran yang akan dijalankan sehingga daerah sejalan dengan pusat.”
Sementara itu untuk aturan yang seringkali tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, maka jawaban Jokowi adalah satu pintu. “Kalau peraturan lewatnya dari satu pintu, yaitu di Setneg, kembalikan ke sana. Maka aturan yang keluar akan jelas.”
Banyak kalangan yang menyebut kalau kualitas aparatur Negara yang tidak baik adalah salah satu penyebab bobroknya reformasi birokrasi. Jokowi memilih untuk bersikap optimistis.
“Saya dan Pak JK optimistis, karena SDM-nya baik-baik.”
Yang salah, menurut Jokowi, adalah sistemnya yang tidak dibangun dengan baik. “Kalau itu dilakukan, pemerintah pusat itu gampang.”
“Ini soal niat, mau atau tidak mau. Niat atau tidak niat.”
Jusuf Kalla menambahkan kalau kepemimpinan sangat penting di sini. “Kalau pemimpinnya tidak mampu meyakinkan daerah, berarti pemimpinnya yang tidak baik.”
“Kita ini orang baik-baik. Saya yakin negeri ini akan lebih baik kalau sistemnya seperti ini,” tutup JK.
