Ini Harapan Dewan Koperasi Indonesia ke Prabowo

KBR, Jakarta - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) ingin capres nomor urut 1 Prabowo Subianto menaikkan status Kementerian Koperasi dan UKM jika terpilih nanti.

Ketua Dekopin Nurdin Halid mengatakan, posisi membuat koperasi sulit berkembang. Nurdin percaya Prabowo berani merevisi UU Kementerian Negara dan menaikkan status kementerian yang kini dipegang Syarief Hasan itu.

Hal ini disampaikan Nurdin dalam Rapat Pimpinan Nasional Dekopin di Hotel Mercure, Jakarta, Selasa (10/6) sore.

"Mohon dukungan dari bapak untuk judicial review. Atau pemerintah sendiri di bawah kepemimpinan bapak nanti merevisi UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menempatkan Kementerian Koperasi dalam posisi kelas 3," kata Nurdin pada Prabowo yang diikuti tepuk tangan hadirin.

Selain itu, Dekopin juga menyampaikan 7 harapan lain kepada Prabowo Subianto. Tiga pertama adalah mencabut PP 46 tahun 2012 yang mewajibkan koperasi bayar pajak 1 persen dari pendapatan bruto, mendirikan bank koperasi, membuat kebijakan yang mendukung koperasi produksi dari hulu ke hilir sekaligus membuka pasar regional.

Dua berikutnya adalah meminta dana untuk koperasi dan UKM, serta pupuk benih, dan meminta penyaluran sebagian APBN untuk desa dilakukan lewat koperasi desa, mempererat kerjasama koperasi dengan swasta, BUMN, BUMD, bank dan perguruan tinggi.

Dua terakhir adalah meminta alokasi APBD untuk koperasi di tiap kabupaten/kota se-Indonesia; serta koperasi dapat alokasi dari 10% APBN untuk desa, dan mengelola lumbung desa.

Editor: Pebriansyah Ariefana