KBR, Jakarta – LSM HAM Imparsial menilai ada keterlibatan perwira tinggi menyusul aksi pendataan politik yang dilakukan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) Rusfandi.
Peneliti Imparsial Poengky Indarti menduga ada keinginan TNI untuk memenangkan salah satu capres yang berlatar belakang militer. Untuk itu ia meminta ada pengusutan yang lebih mendalam, tidak berhenti di tingkat prajurit.
"Kita minta SBY untuk tidak berpolitik ganda, dalam netralitas TNI. Artinya, jika SBY diam saja di sini, jadi hanya menghukum orang-orang kecil ini dan tidak melakukan tindakan lagi, kita justru curiga ada politik gada yang dilakukan oleh presiden dalam netralitas TNI,” jelas Poengky kepada KBR, Minggu (8/6).
Sebelumnya, TNI menyatakan langkah anggota Babinsa Kopral Satu Rusfandi yang mendata pilihan politik warga merupakan inisiatif sendiri. Rusfandi sendiri sudah dihukum 21 hari penjara dan penundaan pangkat. Panglima TNI Moeldoko sendiri membantah ada keterlibatan Babinsa dalam mendesak warga memilih capres Prabowo Soebianto di Pemilu Presiden 9 Juli mendatang. Menurut Panglima, ini sesuai penelusuran Bawaslu ke lapangan.
Editor: Citra Dyah Prastuti
