KBR, Jakarta - Panglima TNI Moeldoko memastikan tidak akan memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), besok. Ini menyusul dugaan anggotanya yang memaksa warga memilih Capres-cawapres Prabowo-Hatta.
Moeldoko mengatakan Bawaslu sudah menyerahkan kasus tersebut kepada TNI.
“Kalau kita dalami ada penyimpangan atas tugas pasti akan kita ambil tindakan. Babinsa itu bukan boneka, kalau sudah tidak senang lalu ditaruh di lemari dan dikunci,” jelas Panglima TNI Moeldoko yang berjanji akan menindak tegas pelaku apabila kasus serupa terjadi kembali.
“Kalau ada penyimpangan itu tanggungjawab saya. Panglima TNI yang berdiri paling depan untuk mempertanggungjawabkan.”
Meski begitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetap meminta Panglima TNI Moeldoko menerima undangan panggilan besok terkait dugaan keterlibatan Babinsa untuk memilih capres tertentu. Anggota Bawaslu Daniel Zuchron berharap kedatangan Panglima TNI bisa memperjelas kasus ini.
"Jadi kita berharap seluruh masalah ini bisa selesai dengan clear ada tindak lanjut dan temuanya kembali kembali tupoksi dan kewenagannya masing-masing dan tidak ada lagi fitnah, dan upaya-upaya yang memanfaatkan koordinasi dan lain halnya. Jadi pertemuan itu untuk memastikan agar semua kembali dan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing," kata Daniel Zuchron kepada KBR.
Daniel mengaku belum belum bisa memastikan langkah selanjutnya jika Moeldoko tidak hadir dalam pertemuan besok.
Sebelumnya, Panglima TNI Moeldoko memastikan tidak akan memenuhi pemanggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) besok terkait dugaan anggotanya yang mengarahkan warga untuk memilih calon presisden Prabowo Subianto. Dia mengaku, Bawaslu sudah menyerahkan kasus ini kepada TNI.
Editor: Citra Dah Prastuti
