KBR, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK meminta Panglima TNI untuk membekukan sementara keberadaan Bintara Pembina Desa (Babinsa).
Ketua Tim Kampanye Nasional Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo beralasan, tujuannya untuk menjamin agar tidak terjadi lagi kasus Babinsa yang mengarahkan warga untuk memilih calon pasangan presiden tertentu. Ia juga meminta Babinkamtimas Polri untuk dinonaktifkan dengan alasan yang sama. Ia berharap kasus ini diusut dengan tuntas dan transparan untuk menjaga netralitas TNI-Polri.
"Bawaslu kami apresiasi atas proaktif. Panglima TNI, Kepala-kepala Staf juga harus proaktif. Enggak mungkin Babinsa itu berjalan sendiri tanpa ada perintah. Nah, perintah dari siapa? Apakah perintah dari orang di luar arena struktur TNI, atau kah diperintah oleh wartawan, ataukah diperintah oleh Komandan KODIM-nya atau Danramil-nya, atau kah kapolsek atau polresnya, lebih baik dibekukan dulu Babinsa atau Babinkamtibmas," ujar Tjahjo di Posko Pemenangan Jokowi-JK di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6).
Sebelumnya, beredar kabar terjadi pengarahan pemilihan pasangan Prabowo-Hatta yang dilakukan Babinsa terhadap warga Jakarta Pusat.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berencana memanggil panglima TNI Moeldoko terkait pengerahan Babinsa dalam pemenangan salah satu calon presiden. Sementara anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan, pemanggilan itu dijadwalkan pada Senin lusa. Bawaslu bahkan sudah melayangkan surat resmi kepada panglima TNI guna meminta penjelasan terkait pengerahan Babinsa.
Editor: Citra Dyah Prastuti
