Arya Sinulingga: KPI Tidak Pernah Klarifikasi Soal Pelanggaran Penyiaran Pilpres

KBR, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia akan menjatuhkan sanksi administrasi kepada lima stasiun televisi terkait pelanggaran penyiaran berita dan iklan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Kelima stasiun televisi tersebut adalah Metro TV, TV One, Global TV, RCTI, dan MNC TV. Mereka dianggap terbukti melakukan pelanggaran penyiaran dengan tidak memberikan porsi yang sama kepada kedua calon presiden.

Sekretaris Perusahaan MNC Group Arya Sinulingga mengatakan KPI tidak pernah melakukan klarifikasi soal hal ini kepada mereka. Dalam perbincangannya dalam Program Sarapan Pagi KBR (4/6) Arya memaparkan kondisi yang mereka hadapi.

Bagaimana Anda melihat catatan-catatan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) termasuk juga kritikan dari Presiden SBY kemarin?

“Yang pasti KPI tidak melakukan klarifikasi ke kita. Anda kan tahu bahwa namanya pencapresan ini capresnya jalan-jalan, apakah kami diikutsertakan di sana. Jadi kalau tidak ada peliputan kami lalu kami bagaimana, apakah KBR bisa meliput semua lokasi di Indonesia. Itu prinsip dasar yang harus kita ketahui kan teman-teman wartawan juga.”

Maksudnya ada keterbatasan sumber daya begitu?

“Kita tidak tahu Jokowi kemana, dia bawa wartawan sendiri.”

Tidak pernah disertakan ya MNC?

“Tidak pernah malah kita pernah ada wartawan kita ketika mau ikut diminta surat tugas.”

Itu siapa yang meminta surat tugas?

“Dari timnya mereka. Jadi kalau begitu bagaimana kita sebagai wartawan.”

Sejak kapan terjadi masalah itu?

“Sejak awal. Coba Anda pergi ke tim pemenangan Jokowi di Menteng, ada kegiatan tidak di sana. Artinya coba Anda sekarang pergi ke tempat pemenangan Prabowo ada kegiatan tidak, banyak banget. Di Jokowi tidak ada kegiatan, diam-diam saja mereka semua pergi ke luar kota lalu kita mau meliput apa, apa yang mau diliput. Lain kalau kita ini GPS artinya bisa tahu dimana-mana, kita tidak bisa apa-apa kalau tidak ada kegiatan.”

Apakah penjelasan ini akan disampaikan secara resmi kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau menunggu KPI datang bertanya?

“Sudah pasti kita akan jawab KPI. Memangnya kita “Tuhan” yang bisa meliput semua. Kita  kan punya keterbatasan juga. Kami bukan radio yang Anda bisa pakai telepon saja Anda katakan begini-begini, kalau kita pakai gambar, kalau koran juga bisa tulis saja.”

Artinya ingin menyatakan bahwa tidak memihak ya?

“Iya dong. Jangan karena angka-angka habis itu sudah, Anda harus tahu pilpres itu kegiatannya di seluruh Indonesia lalu kami bagaimana mencari gambarnya.”

Kemudian tentang sorotan dari lembaga-lembaga penyiaran bahwa sudah ada semacam pemetaan atau skenario ini tidak hanya kepada TV One tapi juga Metro TV. Bagaimana?

“KBR bagaimana liputannya, fair tidak. Lebih banyak Jokowi saya dapat kabar, sama seperti Anda juga orang petakan juga KBR itu ada di pihak Jokowi.”

Fokus kepada teguran atau kritikan dari Pak SBY dan KPI ini bagaimana Anda menyampaikan kepada para pemirsa?

“Sama seperti KBR walaupun misalnya lagi petakan memihak Jokowi pendengarnya bagaimana.”

Jadi intinya apa?

“Kita punya keterbatasan. Kita tidak seperti radio yang bisa Anda bicara dari mana-mana Anda katakan, Anda cukup pergi ke tim pemenangan Jokowi atau Prabowo habis itu Anda laporkan bahwa Jokowi atau Prabowo berkegiatan di sini-sini selesai. Kami tidak seperti itu kami harus ada gambar, kalau ada gambar berarti harus di lapangan tapi kami tidak di lapangan.”

Kapan akan disampaikan ke KPI?

“Ya secepatnya lah, KPI kan tidak mengerti dia.”

Dari kebijakan pemilik dan sebagainya apakah mempengaruhi kebijakan redaksi?

“Saya memberitahu bahwa Anda saja bisa mengatakan bahwa Anda pun tidak diintervensi, sama saja di kita juga begitu.”

(Baca juga: SBY: Jelang Pilpres, Pers Terbelah)