Subsidi BBM untuk Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah sudah mendapat lampu hijau DPR untuk menaikkan harga BBM. Senin lalu DPR menyetujui APBN Perubahan 2013 (APBN-P) yang diajukan oleh pemerintah dalam sidang paripurna. Persetujuan ini artinya pemerintah sudah bisa menaikkan harga BBM bersubsidi berikut kompensasinya.

Langkah cepat pun disiapkan oleh pemerintah terkait keputusan penaikan BBM. Diantaranya adalah Pemberian Langsung Sementara (BLSM) dan pembangunan infrastruktur dasar. Tiga program pertama yaitu Raskin, BSM dan PK sebetulnya adalah program pemerintah yang sudah berjalan untuk penanggulangan kemiskinan. Namun Pemerintah mengusulkan pada DPR untuk  mengoptimalkan dan memperbesar manfaat yang akan dibagi.  Salah satunya BSM, yang  akan ditambah 200 ribu rupiah per anak pada Agustus 2013 ini.  Lantas, apakah kompensasi atau pemberian subsidi pada bidang lain lebih menguntungkan masyarakat ketimbang subsidi BBM? Apakah pencabutan subsidi BBM membuat subsidi pemerintah jadi bisa lebih tepat sasaran?

Nah, dalam perbincangan  dalam program Daerah Bicara KBR68H yang disiarkan ke lebih dari 900 radio jaringan di seluruh Indonesia, masyarakat diajak untuk menilai kebijakan tak populis tersebut. Acara yang dipandu oleh penyiar Dede Riani bersama narasumber Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dan Sekretaris Dirjen Dikdas Tamrin Kasman itu juga melibatkan interaksi masyarakat terkait pro kontra kebijakan penaikan BBM.

Menurut Tulus Abadi soal rencana penaikan BBM pemerintah harus tegas soal waktu penaikan BBM. Kata dia,dengan memunculkan wacana penaikan BBM membuat masyarakat sengsara.”Ini kan soal waktu saja, pemerintah sudah terlalu lama menggoreng tetapi tidak cepat mengeksekusi sehingga menyesakkan dada. Sudah dua tahun digantung tidak jelas. Tanpa kenaikan BBM pun sudah terjadi dampak yang signifikan terkait kebutuhan pokok,” ujarnya.

Lalu apakah ini langkah yang tepat? Tulus menjelaskan, dia dan khususnya YLKI setuju jika subsidi BBM dicabut. Menurut dia subsidi BBM yang menggunung akan berdampak pada matinya angkutan umum dan tidak terurusnya energi terbarukan di Indonesia, ”Prinsip YLKI itu sebenarnya subsidi BBM sebuah kebijakan yang tidak tepat, dengan subsidi bbm yang menggunung berdampak dua hal pertama akan mematikan anggkutan umum kemudian kendaraan pribadi membanjir dan energi kita yang berlimpah ruah jadi terbengkalai seperti energi terbarukan. Kita ini negara miskin minyak tetapi masih mensubsidi, tidak ada di negara mana pun, negara miskin yang mensubsidi minyak rakyatnya,” jelas Tulus.

Masyarakat yang menjadi ketakutan akan dampak kenaikan subsidi akhirnya phobia. Akibatnya, harga-harga melambung tinggi. Namun, dibalik rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi diperlukan perhatian khusus soal anggaran subsidi yang dialihkan ke beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Tulus menegaskan, pemerintah harusnya  turut memperhitungkan di sektor transportasi agar dana pengalihan subsidi itu bisa berdampak langsung dan tidak menguap sia-sia. ”Harus seperti itu, harus ada alokasi anggaran BBM ke sektor yang strategis. Yang paling terdampak lain itu sektor transportasi, dana subsidi itu dialihkan ke perbaikan dana transportasi. Dengan dana subsidi itu kita bisa membangun 16 MRT. Tetapi pemerintah tidak mempunyai niat untuk memperbaiki transportasi. Kalau mau mengurangi subsidi ya harus diwujudkan perbaikan transportasi dan perbaikan penggunaan energi terbarukan seperti gas. Faktanya kita tertinggal jauh,” kata Tulus.

“Dana BLSM secara ekstrim kurang berkesinambungan dan berfungsi bagus, dengan dana Rp 150 ribu tidak akan mengubah nasib mereka. Apalagi kalau peruntukan dana yang Rp 150 ribu itu salah. Menurut survei yang kami lakukan dana itu dibelikan rokok oleh kepala keluarganya. Kalau beli pulsa masih mending ini beli rokok. Saya lebih sepakat kalau dana BLSM itu digunakan untuk program yang produktif,” jelas Tulus Abadi saat ditanya soal pro kontra kebijakan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Sementara itu Tamrin Kasman, Sekretaris Dirjen Pendidikan Dasar  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menilai dana alokasi subsidi BBM untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk mendukung kelanjutan program pemerintah dalam hal menjamin pendidikan untuk masyarakat miskin. ”Ini merupakan lanjutan dari BSM yang pernah kita berikan beberapa tahun yang lalu. Kita akan fokuskan kepada siswa-siswi yang betul-betul miskin. Itu nanti ada sistem baru akan kita berikan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) sebagai perserta tambahan dari yang sudah kita lakukan. Kita data secara berjenjang, nanti kita kirimkan kartu itu via pos,”jelas Tamrin.

Sektor pendidikan memang salah satu fokus pemerintah dalam penanganan dampak kenaikan BBM ini. “Memang salah satu pos yang ditugaskan ke Kemendikbud itu tambahan beasiswa untuk siswa miskin. Itu berupa biaya personal yang diberikan langsung ke siswa. Sehingga bisa meningkatkan daya beli siswa untuk membiayai pendidikan. Ini menolong betul untuk siswa, misalnya buku ini naik, buku itu naik, ini menolong sekali itu merupakan biaya kompensasi yang dulu dinikmati orang yang tidak berhak,” tambah Tamrin soal program dana kompensasi BBM untuk membantu siswa miskin.

Tamrin menjelaskan jumlah BSM yang digelontorkan ditargetkan bisa mencapai 8.5 juta siswa. Menurut Tamrin, ada peningkatan jumlah siswa yang mendapatkan dana Bantuan Siswa Miskin. “Tahun lalu jumlah yang dibantu mencapai dengan komposisi itu dibagi 3,5 juta siswa SD, 1.6 juta untuk SMP. Sedangkan untuk tahun ini 8.5 juta untuk SD dan 3.5 juta untuk SMP. Untuk SD  Rp 360 ribu menjadi  Rp 450 ribu per semester. Untuk SMP dari Rp 550 jadi Rp 750 ribu per semester. Tahun ini kita bayarkan selama satu semester. Jadi tambahan yang kita bayarkan adalah tambahan untuk satu semester,” jelasnya.

Sedangkan Tulus Abadi pengurus Harian YLKI meminta agar Kemendikbud melakukan pengawasan terkait aliran dana kompensasi tersebut, Selain itu, Kemendikbud juga diminta mengawasi pungli-pungli yang merugikan siswa. Kata dia, siswa miskin jangan dibebankan lagi dengan pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas sehingga dana kompenasi itu tidak menguap tanpa manfaat, “Kemendikbud harus mengawasi jangan sampai sekolah memungut biaya lain ke siswa. Jangan sampai siswa terjerat pungutan yang tidak diperlukan,” tegas Tulus.

Tindakan Hukum Penimbun
Maraknya aksi penimbunan jelang pengumuman kenaikan harga BBM harus segera ditindak oleh aparat penegak hukum. Kata Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, penegakan hukum diperlukan agar tidak ada kelompok mayarakat yang mendulang keuntungan dari penderitaan rakyat. ”Terkait dengan BBM jelang kenaikan, dalam hari-hari ini banyak penimbunan yang dilakukan oleh oknum tertentu dan kadang melibatkan aparat. Ketika penimbunan terjadi, terjadi kelangkaan BBM. Kelangkaan menyebabkan harga BBM naik dan harga komoditas lain naik. Saya kira pemerintah dan aparat hukum harus intensifkan pengawasan agar tidak ada aksi penimbunan. Selain itu juga perlu pengawasan agar tidak ada main mata antara penegak hukum dan penimbun,” jelas Tulus Abadi.

Untuk pemantauan aggaran alokasi bantuan siswa miskin, Kemendikbud mengeluarkan petunjuk teknis mengenai aturan pengunaan dana  tersebut. Tamrin Kasman Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar mengatakan, mereka sudah memberikan rambu agar dana tersebut tepat sasaran. ”Kalau ada yang melakukan itu pasti ada pelanggaran dari petunjuk yang sudah diberikan. Kita harapkan, pengawasan betul agar dana tersebut bisa dinikmati masyarakat miskin dan siswa miskin. Apabila siswa tidak bisa mengambil, bisa diwakilkan oleh kuasa penuh yang dipercaya seperti kepala sekolah dan guru. Karena banyak juga siswa yang rumahnya jauh dan di pedalaman,” ucapnya.

Thamrin mengatakan masyarakat juga bisa mengusulkan anak didik yang dianggap pantas menerima bantuan. “Prosesnya TNP2K akan mengirim kartunya via pos. Kita sudah miliki datanya, jadi dari tingkat dasar, bisa terus berjenjang menerima sampai ke jenjang sekolah berikutnya asalkan masih terdata sebagai keluarga miskin. Syaratnya adalah keluarga miskin, masyarakat juga bisa mengusulkan anak didik miskin melalui pemerintah daerah, ada formulirnya,” tutup Tamrin saat ditanya soal prosedur mendapatkan dana kompensasi BBM untuk siswa miskin.

Perbincangan ini kerjasama KBR68H dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.