PKS Ingin Bersama Publik, Menolak Kenaikan Harga BBM

KBR68H, Jakarta - Semalam Partai Demokrat menggelar rapat konsolidasi di kediaman Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas. PKS tidak diundang dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) semalam. Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, menyatakan Setgab tak mengundang PKS karena kecewa dengan sikapnya yang berbeda dengan Setgab. Menurutnya, PKS sebagai mitra koalisi seharusnya bisa satu suara dengan Setgab terkait kenaikan harga BBM. Perbedaan sikap PKS itulah yang menimbulkan kekecewaan di internal Setgab. Apakah PKS tetap menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Rumondang Nainggolan dengan Wakil Ketua Fraksi PKS, Sohibul Iman dalam program Sarapan Pagi.

Sikap PKS sudah pasti menolak kenaikan BBM ya?

Saya selalu bilang ke media sikap PKS secara resmi disampaikan pada waktu rapat paripurna. Jadi tunggu sajalah, dalam politik ada proses dan ada dinamika.

Lobi-lobi masih jalan?

Namanya politik hakekatnya tentu lobi-lobi itu selalu ada. Kita berusaha sebagai bagian dari pemerintah tentu saja PKS mengoptimalkan komunikasi-komunikasi di forum-forum formal. Di kabinet kami punya menteri juga berkomunikasi dengan Pak SBY, kami di DPR punya fraksi juga menyuarakan di dalam forum resmi DPR.

Sekarang ini belum ada sikap tentang BBM sehingga baru diputuskan setelah paripurna atau sekarang sudah ada keputusan?

Aspirasi menolak ada. Tapi intinya kami seperti saya sampaikan, bahwa kita ingin bersama dengan publik. Logika publik tentu kita harus mengamati apa yang menjadi aspirasi publik, itu yang sedang kami lakukan.

Untuk tiga menteri yang rapat bersama SBY itu sebenarnya diundang atau seperti apa?

Itu satu proses rutinitas, setiap BPK menyampaikan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) itu selalu disampaikan kepada presiden dan seluruh jajaran kabinetnya. Tentu karena itu satu proses yang biasa dilakukan tentu para menteri diundang karena mereka harus mendapat laporan tiap kementerian. Kemarin memang menteri-menteri kami minta izin kepada pak presiden, itu jelas diundang.

Soal koalisi ini sepertinya saling bertahan, katakanlah ada yang menyebutkan PKS menunggu “didepak” sedangkan dari partai koalisi menginginkan PKS keluar. Bagaimana?

Sebetulnya dalam politik dinamika itu selalu ada dan masing-masing pihak boleh menerjemahkan dinamika itu seperti apa. Tentu bagi kami dari awal berkomitmen bahwa kita ingin berkoalisi sampai akhir 2014, tetap komitmen itu ada di kami. Tentu kami tidak berharap didepak atau mendepak kalau bagi kami. Tapi kemudian didalam kerjasama itu kita harus saling memahami kalau ada perbedaan-perbedaan.

Ada anggapan bahwa PKS menunggu dipecat dari koalisi supaya kesannya terzalimi dan kemudian mengambil hati rakyat. Tanggapan anda?

Saya bilang silahkan saja realitas itu dan diterjemahkan oleh siapapun boleh-boleh saja. Tapi intinya jangan kemudian ketika kita punya tafsiran masing-masing jangan kemudian mengalamatkan ke orang, silahkan saja asal jangan saling menyerang.

Kalau PKS melihat koalisi partai pendukung pemerintah masih bisa dipertahankan?

Perbedaan ini selama itu dikelola dalam forum-forum formal. Silahkan anda lihat sekarang di DPR dalam proses pembahasan Banggar apakah terjadi deadlock tidak juga, jalan terus. Artinya ini sesuatu yang menurut saya selama kita menjaga koridor, memanfaatkan forum-forum formal itu menurut saya tidak ada masalah.

Kode etik koalisi tetap dipatuhi?

Iya insyaallah kita patuhi.

Kalau untuk nasib tiga menteri bagaimana?

Itu jelas kewenangan presiden. Memang menteri-menteri itu dari PKS dan mereka tetap struktur kami, karena kebetulan ketiga menteri itu jelas mereka anggota majelis syuro. Tetapi didalam menjalankan tugasnya sebagai menteri tentu mereka harus mengikuti hak prerogatif presiden.