Lansia Terlantar di Indonesia Mencapai 3 Juta Jiwa

KBR68H, Jakarta - Tanggal 29 Mei lalu diperingati sebagai  Hari Lanjut Usia Nasional. Meski  dirayakan saban tahun, tapi kita masih mendengar kabar yang memprihatinkan yang dialami para lansia di tanah air. Meret tahun lalu misalnya di ibu kota Negara ini kita pernah mendengar kabar memilukan lansia yang meninggal di rumahnya tanpa diketahui keluarga atau kerabatnya.

Sebut saja salah satu kasus yang menimpa Nenek Theresia. Perempuan 73 tahun ini wafat  setelah membusuk lebih satu minggu di rumahnya di kawasan elite Menteng, Jakarta Pusat. Ia tinggal hanya berdua bersama kakaknya Elisabeth  berusia 75 tahun. Kematian Theresia tidak diketahui siapa pun. Warga baru sadar saat tercium bau busuk di rumah yang terletak di Jl Surabaya.

Sejumlah regulasi untuk melindungi para lansia sudah diterbitkan pemerintah. Misalnya Selain UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Sebenarnya seperti apa tanggung jawab Negara melindungi para lansia? Bagaimana pula peran keluarga dan organisasi yang memayungi para lansia ikut merawat para warga sepuh ini?

Program Reformasi Hukum dan HAM  KBR68H, bersama penyiar Novri Livinus dan narasumber Tutiek Haryati, Direktur Pelayanan Sosial Lanjut Usia Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial serta Titus Kurniadi, Ketua Umum Lembaga Lansia Indonesia menjelaskan bagaimana peran pemerintah yang masih terbelakang untuk menjamin hak-hak lansia. Tutiek Haryati, Direktur Pelayanan Sosial Lanjut Usia Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial mengakui anggaran yang diberikan pemerintah untuk perbaikan kualitas hidup orang lanjut usia sangat minim. Dari target 23 juta lansia yang harus dilindungi, hanya 50 ribu orang lansia yang bisa dirangkul dan dilindungi negara. “Anggarannya itu masih kurang meski sudah bernilai miliaran, kita baru 50 ribu  orang yang kita rawat dan santuni padahal targetnya 23 juta lansia” ucap Tutiek.

Kategori Lansia adalah manusia yang sudah menginjak usia 60 tahun dengan masa usia produktif hingga 72 tahun untuk perempuan dan 69 tahun untuk lansia lelaki. Menurut Tutiek perhatian masyarakat kepada Lansia masih kurang, pemerintah yang selama ini bergerak tidak bisa berbuat banyak karena terbatasnya anggaran,” Semua lansia itu diharapkan kalau bisa jangan sakit, karena kalau sakit mahal. Lalu siapa yang membiayai biaya kesehatan yang tinggi. Lansia terlantar saat ini bisa menembus 3 juta. Tugas ini harus bersama dipikul seluruh kementerian dan lembaga,” jelas Tutiek.

“Kominfo juga harus ikut menyuarakan suara lansia. Sekarang kita lihat Kemen PU juga tidak berpihak kepada Lansia. Banyak trotoar dan sarana angkutan umum yang tidak berpihak kepada Lansia. Selain itu peran pemda juga sangat dibutuhkan untuk menjamin kelanjutan hidup Lansia. Pemerintah saat ini baru menyantuni 26 ribu lansia dengan nilai Rp 200 ribu per bulan,” jelas Tutiek saat ditanya soal peranana lembaga pemerintah selain Kementerian Sosial.

Tutiek menjelaskan, langkah keterbatasan Kementerian Sosial ini juga harus dibantu dengan Pemerintah Daerah yang menjadi tulang punggung penanganan Lansia di Indonesia. Kata Tutiek, Pemerintah Daerah memiliki peran penting dan lebih faham soal kondisi lansia di wilayah,” Kementerian Sosial hanya berfungsi sebagai supporting sistem saja, jangan semuanya dibebankan kepada Kemensos. Anggaran kita terbatas kalau itu menjadi beban dan tidak bersama-sama akan terjadi ledakan lansia. Peran Pemda juga signifikan karena akan mambuat anggaran makin bertambah. Untuk itulah pembagian dana antara pusat dan daerah sangat diperlukan, untuk pemenuhan hak lansia masih kurang perhatian dari pemerintah daerah,” ungkap Tutiek.

Sementara itu Ketua Umum Lembaga Lansia Indoesia Titus Kurniadi menjelaskan keberadaan lansia di Indonesia sangat heterogen. Masyarakat menurut dia kurang tertarik kepada kehidupan Lansia.Kata dia, Lansia itu sebaiknya disebut Senior. “Kata Senior itu paling tepat untuk panggilan Lansia, selain itu kehidupan mereka juga heterogen. Ada yang sakit-sakitan, sehat, miskin dan kaya, Banyak mereka yang tidak memiliki daya jangkau untuk menjamin kesehatannya. Sekali sakit keluarganya ikut miskin,” ujarnya.

Selain itu, wadah kelompok atau organisasi lansia seperti Persatuan Werdhatama Republik Indonesia tidak memberikan dampak langsung bagi peningkatan perhatian lansia di Indonesia. Kata dia, wadah atau kelompok itu hanya membebani pemerintah, “Meningkatkan organisasi PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia) yang terdiri dari pensiunan PNS ada anggotanya 5 juta. PWRI-nya masih meminta bantuan, tetapi dia ditunjang dari Kemensos. Prinsipnya untuk memberdayakan lansia tidak perlu pakai organisasi yang besar, nanti akan memberatkan. Paling penting bagi lansia adalah kesehatannya, kita harus bersama-sama mendidik mereka supaya jangan sakit, pencegahan diutamakan. Jangan memulai dengan mengobati,” ujar Titus.

Usia pensiun untuk pekerja pemerintah atau PNS di usia 56 dan 60 tahun. Sedangkan harapan hidup untuk lansia lelaki 72 tahun, sehingga ada kekosongan produkifitas dari lansia. “Kalau sudah diam di rumah tidak ada kegiatan memicu penyakit dan hanya ganggu istrinya saja. Kedua, adalah kesempatan kerja, padahal di UU itu ada diamanatkan. Tetapi implementasinya tidak ada. Kesempatan kerja ini penting untuk orang lanjut usia. Pemberdayaan ekonomi menjadi sangat penting, usia boleh lanjut tetapi mereka punya penghasilan,” kata Titus.

Wacana memperpanjang usia masa kerja menjadi 58 tahun pun menjadi harapan PNS dan kalangan usia tua. Namun, wacana itu masih menunggu surat Keputusan Presiden terkait perpanjangan masa kerja PNS. “Kita masih menunggu Kepresnya dari Presiden,” ujar Tutiek.

Tempat paling mulia untuk lansia adalah dalam perlindungan keluarga. Panti Jompo merupakan jalan terakhir apabila keluarga tidak mau mengurus orang tua atau lansia. Penguatan ekonomi bagi kalangan lansia juga menjadi penting agar angka kemiskinan pada tingkat lansia bisa ditekan.

Editor: Doddy Rosadi