Kemensos: Dana BLSM Habis untuk Keperluan Anak Sekolah, Bukan Rokok

KBR68H, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah lebih serius memperhatikan dan mengawasi program Biaya Langsung Sosial Masyarakat (BLSM). Berdasarkan survei YLKI, hampir 35 persen bantuan tersebut justru dihabiskan untuk membeli rokok, bukan kebutuhan pokok. Bagaimana upaya pemerintah mengawasi penggunaan dana BLSM ini? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Rumondang Nainggolan dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung dalam program Sarapan Pagi.

Bagaimana cara supaya BLSM tidak digunakan untuk membeli rokok?

Ini suatu langkah yang tidak mudah tetapi harus diambil. Pertama kita harus fair dulu, karena kami dari Kementerian Sosial sebetulnya perjuangan kami habis-habisan bagaimana supaya subsidi pemerintah lebih banyak ke orang miskin dan ditargetkan. BBM itu dari dulu 20 persen subsidinya dari APBN, Rp 193 triliun itu yang terakhir. Sementara untuk orang miskin yang ditargetkan program sekarang yang ada bantuan siswa miskin, raskin, dan sebagainya itu dikumpulkan itu hanya 2 persen dari APBN, fair tidak. Sementara yang namanya subsidi BBM yang menikmati yang naik mobil. Namanya orang di desa lebih banyak orang miskin daripada di kota, itu tidak pernah urusan dengan BBM tapi tidak ada subsidi yang diterima. Supaya orang miskin lebih diperhatikan, karena sekarang politik pemerintah sudah sangat bagus untuk memperkaya orang tapi yang orang miskin belum terdorong, tersentuh tapi lamban sekali naiknya, akhirnya kesenjangan makin jauh ini yang kita dorong. Jadi ada program kemiskinan beberapa macam, sekarang yang sudah jalan ada Program Keluarga Harapan, itu orang yang punya anak masih bayi itu dia dapat tunjangan. Kemudian ada raskin yang sudah berjalan bertahun-tahun, lalu ada bantuan siswa miskin. Kemudian dengan adanya pergeseran subsidi BBM ini maka indeksnya dinaikkan dan jangkauannya diperbesar, raskin  yang tadinya 12 bulan jadi 15 bulan, BLSM tadinya dapatnya cuma Rp 300 ribu sekarang Rp 500 ribu misalnya. Kemudian diberi infrastruktur pedesaan untuk lapangan kerja, yaitu mulai sekitar September-Oktober baru bisa mulai karena baru sekarang mulai persiapan, itu ada Rp 7 triliun untuk tujuh ribu desa. Itu nanti ada padat karya, lapangan kerja, tapi dari pengumumannya presiden sampai ke Oktober harga sudah naik makanya kita kasih BLSM. Untuk yang beli rokok memang hasil survei yang dulu ada, tapi perlu diingat kalau memang ini didapatkan untuk orang miskin itu pasti menggunakan uang itu untuk prioritas utama yaitu makan. Mereka itu habisnya 60 persen hanya untuk makan dari penghasilannya. Makanya kita yakini bahwa kalau kita berikan pasti perbaikan gizi mereka, karena kalau tidak makin terpuruk mereka. Dengan harga naik kemampuan tidak ada dikasihlah bantuan tambahan.

Bagaimana caranya supaya masyarakat penerima BLSM betul-betul digunakan secara bermanfaat?

Kami kemarin masih sedih juga ya. Karena beberapa lokasi yang saya datangi saya tanya uangnya untuk apa semuanya alasannya untuk sekolah. Berarti Bantuan Siswa Miskin belum tersosialisasi dengan baik karena untuk anak ini ada sebetulnya. Bantuan Siswa Miskin kalau dulu yang menentukan itu kepala sekolah, sekarang kita ubah kita kasih kartu KTS itu tapi multifungsi bisa untuk raskin, BLSM, Bantuan Siswa Miskin. Artinya orang-orang miskin yang punya kartu ini datang ke sekolah klaim kepada kepala sekolah bahwa anaknya sekolah di tempatnya, harus dapat Bantuan Siswa Miskin. Ini yang saya mau sosialisasikan juga saya minta teman-teman pers untuk membantu mensosialisasikan, bahwa kartu ini berguna selain mengambil raskinnya juga berguna untuk mengambil BLSM di Kantor Pos, juga berguna untuk mendapatkan Bantuan Siswa Miskin.

Kalau nanti kejadian berulang kembali pada saat pemerintah menaikkan harga BBM tidak bisakah subsidi BLSM itu dialihkan untuk memperbanyak kuota bantuan kepada siswa miskin atau pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin?

Sudah. Kalau kesehatan insyaallah kita sudah selesai, nanti Januari 2014 BPJS I sudah berjalan. BPJS I itu semua orang di Indonesia sudah ter-cover asuransi, hanya bagi kita yang mampu harus bayar sendiri seperti Jamsostek dan sebagainya. Bagi yang tidak mampu itu ada kurang lebih 86 juta orang itu preminya akan dibayar oleh pemerintah. Mulai 2015 itu BPJS II yaitu hari tua, kecelakaan, dan sebagainya itu otomatis kita dapat semua. Sebetulnya masalah ini kalau berjalan dengan baik mungkin ini di Asia yang tebaik dan terbesar karena kita ratusan juta.