KBR68H, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Kepolisian RI untuk melakukan investigasi terhadap kebakaran lahan di Riau. Perusahaan yang lalai dan tidak melaksanakan aturan, baik itu perusahaan lokal maupun asing, harus dihukum seadil-adilnya. Presiden meminta para pejabat Indonesia untuk tidak mengeluarkan pernyataan tak semestinya terkait nama-nama perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran lahan di Riau. Sejauh mana langkah yang sudah dilakukan KLH Dumai terkait kebakaran hutan di daerah itu? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Rumondang Nainggolan dengan Kepala KLH Dumai, Basri A dalam program Sarapan Pagi
Dumai sekarang masih tinggi indeks polusi udara?
Alhamdulillah kita kemarin bersama bapak walikota kita melaksanakan solat istisqa, tadi malam mulai gerimis dan ini sudah mulai agak cerah. Kalau indeks saat ini masih di atas 300, kita perkirakan antara 300-400. Jadi cukup jauh untuk saat ini karena kemarin ada hujan terjadi di Kabupaten Bengkalis dan tadi malam ada gerimis di Dumai.
Ada dugaan dari berbagai kalangan ada keterlibatan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki konsesi lahan di sana sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kebakaran hutan di sana. Bagaimana pemeriksaan atau pengumpulan data dari KLH Dumai?
Jadi kita melihat kondisi existing yang ada di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkalis maupun Kota Dumai. Kita perlu ke depan sebuah sinergitas antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, karena selama ini Kota Dumai sendiri sejak dipimpin oleh Bapak Walikota Khairul Anwar belum pernah mengeluarkan izin HPH atau masalah izin-izin kehutanan, perkebunan. Karena masalah HPH masih di pusat perizinannya, sehingga daerah sangat sulit memantau hal yang demikian, ini yang kita rasa perlu sinergitas antara kebijakan daerah dan pusat.
Apakah ada kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan besar seperti Sinar Mas, APP, Surya Dumai terlibat di sana?
Ini yang perlu bersama karena ini tidak cukup oleh Dumai saja. Karena kewenangan ini masih ditangani oleh pusat masalah izin-izin HPH tersebut. Memang beberapa pernyataan kemarin ada juga pernyataan dari KLH itu disinyalir ada perusahaan-perusahaan yang jadi penyebab. Tapi ini masih kita selidiki bersama.
Kalau begitu perangkat dari Pemda Dumai juga turut ikut dalam penyelidikan tersebut dalam bentuk apa?
Khusus KLH kemarin saya mendalami materi ini, saya mendalami materi ini menginventarisasi data-data para pelaku usaha yang di wilayah Dumai saja. Ada beberapa data yang sudah masuk di kita tetapi perlu pendalaman lebih jauh karena kebijakan ini masih terkait dengan kawasan hutan atau perkebunan yang luas itu masih tidak dalam kapasitas wilayah Kota Dumai dalam mengeluarkan izin-izinnya.
Kemarin BNPB sudah mengirimkan personel gabungan untuk pemadaman lahan. Kalau di Dumai sendiri nanti di titik-titik mana yang menjadi prioritas pemadaman?
Dumai ini agak spesifik. Dumai ini adalah sebuah kota di pesisir, dia sebetulnya hanya termasuk penerima dampak asap dari kabupaten tetangga. Sebetulnya titik api yang berasal dari Dumai masih terpantau 1-2 titik saja.
Untuk penanganan di sana yang bisa dilakukan KLH apa?
Kalau KLH sifatnya hanya koordinasi, sementara koordinasi pelaksanaan ditangani Dinas Kehutanan dan Perkebunan Manggala Agni. Kita dari KLH masuk dalam pemantauan-pemantauan kualitas udara yang kemarin kita lakukan.
Secara pribadi apakah anda melihat keterlibatan perusahaan-perusahaan besar yang selama ini beroperasi di wilayah Dumai ini terlibat?
Kita sebetulnya masih mendalami hal ini. Memang ini peristiwa tahunan, kita perlu belajar dari kejadian-kejadian kondisi alamnya yang seperti ini. Jadi kita dari KLH sifatnya mungkin nanti lebih kepada koordinasi pengendalian dini.
Kalau dari indeks tadi sekitar 300-400 ini pertandanya apa atau dari indikasi-indikasi saja?
Saya belum sempat mengecek peralatan pengukuran. Karena kemarin saya melakukan pemantauan udara, selama 12 jam saya mengambil sebuah kriteria fluktuasi pemantauan sehingga kita bisa membedakan. Ini ring kita kalau dari hari Sabtu sampai hari Minggu selama 12 jam angka ISPU kita berkisar antara 500-600, kemudian tadi malam masih tetap bertahan di angka 600. Tapi karena ada gerimis dan hujan di wilayah Bengkalis ini drastis turun, tadi malam cukup cerah, jarak pandang sudah sampai 1-2 kilometer. Jadi ini membuktikan kalau jarak pandang lebih 1 kilometer angka ISPU drastis menurun dibandingkan kemarin-kemarin han ya 100-150 meter jarak pandang kita.
Apakah kita bisa meminta pertanggunjawaban perusahaan-perusahaan pemegang konsesi soal penjagaan lahan?
Ini tidak lepas dari kebijakan pusat. Mungkin untuk masalah itu instansi terkaitnya yang akan lebih jauh memantau. Kita berharap kebijkan pusat dan daerah ini perlu betul-betul kita perhatikan.
