DPR: Anggaran untuk Sektor yang Terkait dengan Warga Miskin Tidak Boleh Dipotong

KBR68H, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat sepakat memotong anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 470-an miliar rupiah dalam RAPBN-Perubahan 2013. Pemotongan sebesar 6,7 persen dari pagu APBN 2013 sebesar Rp 7 triliun itu bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran negara. Apakah pemotongan anggaran di sebagian besar Kementerian ini memberikan damapk negatif kepada masyarakat miskin? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Rumondang Nainggolan dengan Wakil Ketua Komisi Kelautan dan Perikanan (Komisi IV) DPR, Firman Soebagyo dalam program Sarapan Pagi.

Kecurigaan ini muncul seberapa kuat untuk menggembosi anggaran di kementerian yang dikuasai di luar Partai Demokrat?

Bicara tentang masalah pemotongan anggaran ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Karena memang ini tidak tercapainya postur APBN tahun 2013, karena penurunan daripada pemasukan pajak, lifting minyak, kenaikan harga minyak, dan sebagainya. Itu yang menyebabkan suka tidak suka anggaran dipotong, namun di dalam masalah pemotongan anggaran ini ada sesuatu yang patut diwaspadai dan saya melihat di dalam pemotongan anggaran ini ada sesuatu yang saya anggap pemerintah tidak konsisten dengan rencana pembangunannya. Pemerintah punya rencana strategi pembangunan dimana salah satunya adalah swasembada pangan, swasembada garam, dan sebagainya. Kalau kita lihat positioning daripada postur anggaran seperti itu harusnya kalau pemerintah di sisi lain akan membuat kebijakan menaikan harga BBM dan akan memberikan kompensasi kepada masyarakat dalam bentuk program Bansos. Siapa sebetulnya rakyat miskin itu? rakyat miskin itu nelayan, petani, masyarakat yang ada di tengah hutan yang tidak mampu membeli apa-apa, tidak punya sepeda motor, dan sebagainya. Uniknya adalah justru anggaran untuk sektor-sektor yang terkait pertanian perikanan itu dipotong jumlahnya sampai sekitar Rp 2 triliun, harusnya ditambah.

Bukan Rp 475 miliar?

Itu dari tiga sektor Rp 475 miliar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian hampir Rp 1,6 triliun di Kementerian Pertanian, kemudian Rp 350 miliar di Kementerian Kehutanan. Tetapi yang menarik adalah dari sektor-sektor yang memproduksi pangan yang berkaitan dengan masyarakat miskin dipotong sampai Rp 2 triliun akibat kenaikan BBM tetapi pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 4,3 triliun untuk raskin. Raskin itu akan didistribusikan untuk bulan ke-13 sampai ke-16 dihitung dari setelah kenaikan itu. Artinya bahwa kalau anggaran untuk sektor pangan dikurangi produksi menurun, di sisi lain pemerintah berasnya dari mana nanti suka tidak suka harus beli beras impor. Tapi di sisi lain pemerintah memberikan raskin sebanyak Rp 4,3 triliun, harusnya dari Rp 4,3 triliun tidak perlu diberikan raskin, untuk tiga sektor itu tidak perlu dipotong justru harus ditambah supaya produksinya meningkat, petaninya sejahtera, dan kemudian diberi program-program bantuan yang sifatnya stimulus supaya masyarakat petani bisa surprise dalam rangka meningkatkan produksinya.

Apakah pemikiran seperti ini sudah disampaikan kepada pemerintah?

Sudah kami sampaikan kepada pemerintah dan kami sudah masukan dalam catatan. Kami sudah meminta supaya program-program raskin dikurangi, karena raskin sekarang ini dibutuhkan tapi tidak dibutuhkan. Karena itu raskin kualitasnya sangat rendah, bahkan kami sudah menyampaikan kepada Pak Menkokesra. Yang unik adalah penerima raskin ini database keluarga miskin tidak diminta dari daerah, itu disiapkan oleh pemerintah pusat. Siapa yang tahu pemerintah pusat di bawah ada orang miskin, pemerintah pusat tidak pernah turun. Pemerintah pusat kalau turun hanya sampai di provinsi, paling di kabupaten itupun sifatnya formal rapat diterima bupati/walikota habis itu pulang ke Jakarta.

Soal pemotongan ini juga terjadi di kementerian-kementerian lain seperti yang juga diisi oleh Partai Demokrat seperti di Kementerian Koperasi dan UKM. Bagaimana?

Ya makanya pemotongan itu ada toleransi bukan skala prioritas. Artinya bahwa pemotongan itu sebab akibat, tidak bisa dihindarkan tetapi sektor-sektor mana yang dipotong harus jelas. Kalau sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat miskin itu tidak boleh dipotong harusnya. Yang harus dihemat katakanlah biaya-biaya untuk seminar, sosialisasi, pergi keluar negeri, kementerian itu kalau pergi keluar negeri berbondong-bondong. Saya bukannya cemburu ya kalau DPR kunjungan keluar negeri disorot sedemikian rupa, tapi kalau pemerintah pergi keluar negeri coba lihat berapa yang ikut rombongannya itu biayanya luar biasa.

Banyak sejumlah proyek yang mangkrak misalnya seperti program 1.000 kapal. Apakah DPR tidak mengusulkan supaya dihapus saja untuk penghematan?

Memang itu sudah kami usulkan juga. Persoalannya program kapal itu bukan programnya Pak Cicip, ini adalah instruksi presiden harus mengadakan 1.000 kapal. Itu asal mulanya inisiasinya Gubernur Jawa Tengah Pak Bibit Waluyo, Pak Cicip hanya melanjutkan instruksi presiden waktu zamannya Pak Fadel Muhammad. Semangatnya Pak Bbit Waluyo ketika itu adalah untuk menjaga perbatasan perairan wilayah, selama ini banyak kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Diharapkan pantai pulau Jawa dikasih kapal sebanya-banyaknya sekaligus mengamankan perairan wilayah, konsep idealnya seperti itu.

Pemotongan anggaran ini sudah terlanjur dipotong, bagaimana?

Sekali lagi saya katakan bahwa pemotongan anggaran tidak bisa dihindarkan. Namun untuk sektor-sektor yang terkait dengan masyarakat miskin di dalam kesimpulan rapat kemarin karena pemerintah itu dengan kompensasi akan ada alokasi BLSM, infrastruktur dasar, raskin Rp 4,3 triliun, infrastruktur jasa Rp 6 triliun. Ini yang kita minta untuk diubah posturnya, karena tidak bisa dibahas di Komisi. Sehingga raskin harus dikembalikan untuk raskin dikembalikan kepada pertanian, perikatan, kehutanan. Karena masyarakat adat di sekitar hutan itu juga perlu perhatian karena itu juga masyarakat miskin, tidak bisa diberikan yang instant begitu saja, harus diberikan kail bukan ikan.